Friday, 12 Zulqaidah 1441 / 03 July 2020

Friday, 12 Zulqaidah 1441 / 03 July 2020

12 BUMN Disuntik Modal Puluhan Triliun oleh Pemerintah

Rabu 03 Jun 2020 15:49 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Foto: dok. Humas Kementerian Keuangan
BUMN pertama yang mendapat modal tambahan adalah PLN sebesar Rp 45,4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah juga menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ada 12 BUMN yang akan mendapat suntikan dana tambahan, baik berupa penyertaan modal negara (PMN), dana talangan, atau pembayaran kompensasi piutang oleh pemerintah.

BUMN pertama yang mendapat dana tambahan adalah PT PLN (Persero), dengan suntikan dana Rp 45,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang sampai enam bulan, PMN, dan pembayaran kompensasi piutang pemerintah.

Selanjutnya ada PT Hutama Karya yang akan mendapat PMN Rp 11 triliun. Angka ini naik dari rencana awal, yakni Rp 3,5 triliun.

Baca Juga

Kenaikan PMN ini, menurut Sri, akan digunakan untuk menguatkan kemampuan PT Hutama Karya dalam merampungkan proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan tol dan jalan di Sumatra.

BUMN ketiga adalah PT KAI (perser), yang akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun. KAI dianggap layak mendapat suntikan dana karena operasionalnya terpukul akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah.

Keempat, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dengan PMN Rp 6 triliun dan PMN nontunai Rp 268 miliar. Bahana berperan menjamin kredit yang disalurkan PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Seperti diketahui, pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo untuk memberikan jaminan bagi kredit modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan kepada UMKM di bawah Rp 10 miliar.

BUMN kelima yang mendapat suntikan dana adalah PT Perkebunan Nusantara. Angkanya belum diungkap oleh Sri Mulyani.

Keenam, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan nilai PMN Rp 2,5 triliun. Angka ini naik dari rencana awal, yakni Rp 1 triliun. PNM sendiri mendapat penugasan pemerintah untuk menambah kapasitas penyaluran kredit ultra mikro di bawah Rp 10 juta.

BUMN ketujuh dan kedelapan adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel (KRAS). Sri tidak menyebutkan berapa jumlah suntikan dana yang akan diberikan kepada dua BUMN tersebut. Namun ia menyebut bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sedang menyusun skema terbaik untuk memberi dukungan kepada Garuda dan Krakatau Steel.

BUMN kedelapan adalah Perum Perumnas yang akan mendapat tambahan dana Rp 650 miliar. "Untuk perumahan seperti yang kami sampaikan untuk mendukung demand side-nya, maupun kapasitas untuk menyerap rumah yang dibangun bagi masyarakat berpendapatan rendah," jelas Sri usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6).

Selanjutnya ada PT Pertamina (persero) yang akan mendapat pembayaran biaya kompensasi. Menkeu sendiri tidak menyebutkan angkanya. Kendati begitu, Sri meminta Menteri BUMN melihat seluruh struktur neraca untuk memastikan perusahana juga melakukan efisiensi.

"Sehingga tetap terjaga neracanya sambil mereka terus melakukan tugas yang memang dimintakan pemerintah. Seperti menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh Indonesia," jelas Sri.

Dua BUMN terakhir yang mendapat suntikan modal adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC dengan tambahan dana sebesar Rp 500 miliar dan Perum BUlog sebesar Rp 10,5 triliun.

Menkeu menjelaskan, ITDC mendapat suntikan dana karena sektor pariwisata memang menjadi fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sementara Bulog sendiri ikut terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.

Menkeu menjelaskan, kedua belas BUMN tersebut diprioritaskan karena operasionalnya terdampak Covid-19 dan memiliki peran sentral dalam program pemulihan ekonomi ke depan.

"Dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat, peranan dari sisi sovereign statusnya, memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan, dan dimiliki pemerintah dengan aset total yang besar," ujar Menkeu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA