REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu menurunkan angka kasus COVID-19 agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lancar.
"Jika ekonomi ingin tumbuh maka pandemi harus diatasi terlebih dahulu," ujar peneliti Indef Media Wahyudi Askar dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (2/6). Dalam menurunkan angka kasus COVID-19, lanjut dia, dibutuhkan kolaborasi yang kuat lintas profesi hingga sektor.
"Tentu bukan hanya pekerjaan untuk ahli kesehatan untuk menurunkan kasus COVID-19, tetapi juga ahli kebijakan publik, politik bahkan pengusaha," ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa, dalam jangka pendek ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 yakni pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan indikator epidemiologis dan sains.
Lalu, lanjut dia, memperpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada daerah dengan tingkat penyebaran yang masih tinggi. Kemudian, tidak membuka sekolah sebelum ada penurunan kasus secara konsisten
"Jadi, berlakukan new normal pada di daerah area hijau atau aman saja," ucapnya.
Kemudian, Media Wahyudi Askar menambahkan, memperbanyak alat tes, perkuat data kontak tracing disertai perlindungan terhadap tenaga medis dan penunjang infrastruktur kesehatan, terutama di daerah.
"Penentuan threshold terhadap daerah aman harus dijelaskan secara spesifik dan terbuka," katanya. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus lebih memperkuat sistem bantuan sosial mengingat masih banyak kendala di lapangan.
Sementara untuk jangka panjang, Media Wahyudi Askar mengharapkan agar pemerintah fokus melindungi masyarakat rentan, baik dari segi usia, profesi hingga finansial. "Kita semua terdampak pada COVID-19, tapi siapa yang perlu diselamatkan terlebih dahulu, yakni yang rentan terkena virus seperti pekerja pelayanan publik yakni sopir taksi, ojek, pedagang tradisional hingga perawat. Inilah yang perlu diselamatkan lebih awal," katanya.
Di pasar tradisional, menurut dia, pergerakan masyarakat cukup sulit dibatasi dan kebanyakan dari mereka merupakan pekerja informal yang tidak memiliki banyak alternatif pekerjaan.
"Jadi pasar tradisional harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Pasar tradisional juga cukup menentukan geliat para petani. Diharapkan ada pemanfaatan teknologi di pasar tradisional untuk mengurangi kontak fisik," katanya.
Dalam jangka panjang, ia mengatakan, juga akan terjadi shifting jenis pekerjaan secara masif dan percepatan proses otomasisasi dan digitalisasi, sehingga penyesuaian sumber daya manusia (SDM) harus terus diakselerasi. "Masyarakat yang terdampak COVID-19 atau terkena PHK, butuh waktu recovery sehingga pendampingan dan lapangan pekerjaan alternatif harus diperkuat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
