REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi keagamaan yang diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan, pertemuan tadi siang lebih banyak diisi dengan pembahasan mengenai penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Presiden menyampaikan tiga hal pokok, yakni belum adanya keputusan pemerintah tentang jadwal masuk sekolah, kebijakan pembatalan haji pada tahun ini, dan kebijakan pengelolaan pesantren di tengah pandemi. Untuk poin ketiga, Presiden Jokowi secara khusus meminta masukan dari para tokoh agama.
Menanggapi pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, ujar Abdul, Muhammadiyah lantas memberikan tiga masukan kepada pemerintah. Pertama, Muhammadiyah meminta pemerintah memperbaiki komunikasi politiknya.
"Terutama terkait pernyataan menteri yang tidak senada dan seirama," ujar Abdul, Selasa (2/6).
Masukan kedua, Muhammadiyah meminta pemerintah memperbaiki kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas), termasuk ormas keagamaan. Ketiga, permintaan agar pemerintah menjaga ketenangan dengan meminimalisir kegaduhan politik di tengah penanganan Covid-19.
Pertemuan siang tadi dihadiri oleh delapan tokoh keagamaan. Selain Abdul Mu'ti yang mewakili Muhammadiyah, hadir pula Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Tanuwibowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
