REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengecam tindakan intimdatif oknum tertentu terhadap penyelenggara diskusi ilmiah yang digelar oleh Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta. Apalagi, imbuhnya, pelaku teror mencatut nama organisasi Muhammadiyah Klaten dalam ancamannya.
"Ini jelas sangat merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi Muhammadiyah secara keseluruhan," kata Pangeran kepada Republika, Ahad (31/5).
Dirinya juga mengecam segala bentuk teror dan intimidasi yang dimaksudkan untuk membungkam hak menyatakan pendapat. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut meminta, agar kepolisian mengusut tuntas pelaku ancaman dan intimidasi kepada pihak penyelenggara diskusi ilmiah di UGM.
"Polri harus serius dalam mengusut pelaku agar isu tidak bergulir menjadi lebih luas dan mengakibatkan gesekan di tengah masyarakat," ujarnya.
Pangeran menegaskan, pada dasarnya Komisi III DPR mendukung dan mengapresiasi setiap bentuk diskusi dan forum akademik, serta menjunjung tinggi hak kebebasan menyatakan pendapat bagi seluruh warga negara. Selain itu, ia juga menyampaikan empati kepada pihak penyelenggara dan keluarga yang menjadi korban intimidasi.
"Ancaman dan intimidasi pastinya meninggalkan trauma psikologis bagi korban, oleh karena itu pendampingan serta perlindungan bagi korban perlu menjadi perhatian bersama," ungkapnya.
Sebelumnya, viral poster diskusi ilmiah yang akan digelar CLS UGM berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Penyelenggara kemudian membatalkan diskusi akibat ancaman yang diterima pembicara dan penyelenggara.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten juga memprotes adanya pencatutan Muhammadiyah Klaten atas teror terhadap mahasiswa CLS FH UGM. Ketua PDM Klaten Abdul Rodhi mengatakan, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang mengedepankan kebijaksanaan dan pendekatan ikhsan dalam dakwahnya. Ia menyesalkan terjadinya tindakan ancaman, teror, dan intimidasi.
"PDM Klaten tidak terkait dan tidak bertanggung jawab atas tindakan teror pelaksanaan aktivitas akademik dimaksud," kata Rodhi, Sabtu (30/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
