REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut ada lima faktor yang menjadi pertimbangan warga di 158 daerah mulai dari Aceh hingga Papua, bisa kembali bekerja dan memasuki era new normal pada 5 Juni mendatang. Salah satunya, terkait ekonomi yang harus kembali ditumbuhkan.
"Per tanggal 5 Juni 2020 Indonesia kembali bekerja. Namun, secara bertahap kami merekomendasikan ada 158 wilayah dan tetap dengan protokol kesehatan. Apa alasannya? kami merumuskan lima faktor yang jadi pertimbangannya," kata peneliti LSI Ikrama Masloman, Sabtu (30/5).
Ikrama menjelaskan, lima faktor tersebut diantaranya pertama, virus corona di wilayah tersebut relatif terkontrol. Ia menemukan 158 wilayah dalam tiga pengelompokan atau kategori. Terdapat 124 wilayah yang sejak awal hingga kini tidak ada laporan satupun warganya yang terpapar virus corona. Lalu, 33 wilayah Indonesia yang punya kasus Covid-19 sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kini penyebaran virus corona di wilayahnya relatif terkontrol dan siap masuk tahap new normal.
Ia menambahkan Provinsi Bali, wilayah yang terpapar virus corona tidak memberlakukan PSBB tetapi sukses mengontrol penyebaran virus. Kedua, strategi penanganan diubah. Sejak awal pandemik, strategi untuk mengontrol penyebaran virus bersifat top-down. Artinya sangat besar peran gugus tugas pusat untuk level nasional dan gugus pusat daerah di wilayah masing-masing untuk mengontrol penyebaran virus.
Ikrama melanjutkan strategi kontrol terhadap penyebaran virus harus diubah secara bottom-up. Artinya kontrol penyebaran dititik beratkan pada peran RT/RW ataupun desa. Pada setiap wilayah, zona atau cluster yang dikategorikan zona merah dikontrol lebih ketat.
"Provinsi Bali adalah contoh sukses wilayah yang memaksimalkan kontrol dari komunitas adat di level grassroot, sehingga tanpa PSBB pun jumlah kasus hariannya menurun. Data juga menunjukan sejak awal Mei, tingkat kematian akibat covid-19 di Bali lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan rata-rata global," ujarnya.
Ketiga, ekonomi juga harus ditumbuhkan, pandemi corona terbukti punya efek sangat besar terhadap ekonomi. Data dunia menunjukan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Banyak negara juga melaporkan naiknya jumlah pengangguran akibat corona.
Di Indonesia, Kemenaker menyebutkan terdapat sekitar 2 juta orang korban PHK. Sementara KADIN menyebutkan bahwa angka yang disebut Menaker faktanya bisa lebih besar mencapai 15 juta PHK. Lalu, APINDO menyebut sekitar 30 juta orang terancam PHK akibat pandemi. "Oleh Karena itu, ekonomi juga harus tumbuh," ucapnya.
Keempat, bekerja kembali dengan protokol kesehatan. Menurut para ahli dunia, vaksin virus corona paling cepat dikembangkan dalam waktu 12 hingga 18 bulan. Artinya pada tahun 2021, jika berhasil, vaksin baru tersedia. Artinya tidak mungkin menunggu hingga vaksin ditemukan baru bisa kembali bekerja. Karena akan memperburuk kondisi ekonomi. Hancurnya ekonomi sama buruknya dengan efek kesehatan virus corona.
"Warga bisa kembali bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Belajar hidup bersama dengan virus hingga vaksin ada," katanya.
Kelima, aneka negara tetangga di Asia Tenggara telah membuka ekonomi. Seperti Malaysia sejak (4/5) telah membuka sebagian besar sektor bisnis dengan protokol kesehatan ketat. Sedangkan Thailand mengijinkan pasar tradisional, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya buka sejak (3/5).
"Jadi memang penting ekonomi dibuka karena kami lihat kompetitor kami di bidang ekonomi. Kalau manufaktur tidak buka, ritel tidak buka ada kemungkinan kalau perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan pusat industri mereka," katanya.
Ikrama berharap pada 5 Juni mendatang Indonesia bisa kembali bekerja secara bertahap. Tetapi tetap mengontrol pandemi Covid-19. Seperti pemerintah selalu mengingatkan masyarakat jika protokol kesehatan tidak dipenuhi maka akan terjadi gelombang kedua serangan virus corona yang lebih berbahaya.
"Untuk daerah yang membuka ekonominya, namun grafik kasus harianya masih tetap menanjak, maka wilayah tersebut dapat kembali melakukan pembatasan sosial. Skalanya diperkecil di level RT/RW, desa, atau cluster tertentu saja. Tidak perlu menutup kota atau seluruh wilayah. Pemerintah perlu membuat mapping wilayah di setiap daerah (zona hijau, kuning, merah) yang selalu diupdate agar pengawasan grassroot berjalan dengan baik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
