REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan kebijakan pembukaan sekolah sebaiknya dibedakan antarwilayahnya. Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. Jika memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan hanya untuk zona hijau.
"Untuk sekolah-sekolah yang telah dibuka, kita harus menerapkan standar-standar pendidikan baru yang berbeda dengan sebelum Covid-19. Misalkan untuk sarana dan prasarana, harus memenuhi kebutuhan sanitasi, seperti adanya toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas UKS yang memadai," ujar Hetifah dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Jumat (29/5).
Lanjut Hetifah, kelas yang ada juga harus sesuai protokol Covid-19, seperti kursi dan bangku yang berjarak. Untuk sekolah yang belum dapat memenuhi standar-standar diatas, lebih baik untuk tidak dipaksakan dibuka dahulu. Kemudian untuk standar pendidik dan tenaga pendidikan juga harus disesuaikan. Guru diharapkan dapat menjadi pihak yang secara aktif memantau keadaan murid-muridnya dan aktif mensosialisasikan gerakan hidup sehat kepada siswa dan orangtua murid.
"Tenaga UKS juga harus dioptimalkan. Mereka harus secara aktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan tiap muridnya setiap pagi sebelum masuk sekolah," pinta politikus Partai Golkar tersebut.
Hetifah juga berharap, arah kegiatan belajar mengajar kedepannya dapat mengkombinasikan antara tatap muka dan virtual. Sehingga dapat meminimalisir adanya kontak langsung dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemendikbud harus terus menggencarkan program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan orangtua agar hal ini dapat berjalan efektif.
Dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Hetifah menegaskan, ketersediaan akses internet merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, Kemendikbud harus terus bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk menyediakan akses internet hingga ke pelosok. Ia hal ini dapat menjadi prioritas untuk didorong satu-dua tahun kedepan agar tidak ada lagi golongan yang termarjinalkan.
"Sebelum hal itu terwujud, Kemendikbud harus memikirkan program-program afirmasi bagi mereka, seperti program-program TVRI dan RRI, pendampingan guru ke rumah, dan lain-lain," tegas Hetifah.
Selanjutnya, Hetifah juga berharap Kemendikbud dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol. Sebagai contoh, di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil rapot.
"Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu kebelakang, dan memberikan arahan untuk seminggu kedepan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir," terang Hetifah.
