Warta Ekonomi.co.id, Bogor
Donald Trump rencananya bakal menandatangani perintah eksekutif (perpres) untuk menindak media sosial yang 'tak sejalan' dengannya.
Sebelumnya, Twitter telah mengoreksi cuitan Trump soal surat suara karena mengandung informasi yang berpotensi menyesatkan (disinformasi).
Meski belum ada rincian resmi tentang perintah eksekutif itu, Washington Post melaporkan itu akan mengarahkan regulator federal untuk meninjau ulang Bagian 230 UU Keputusan Komunikasi Tahun 1996. Melansir Cnet, poin itu berisi, "perlindungan terhadap platform daring dari pertanggungjawaban atas konten yang pengguna unggah."
Baca Juga: Trump Ancam Tutup Twitter Karena Coba Revisi Cuitannya, Ahli Hukum: Itu Omong Kosong!
Baca Juga: Bisakah Cryptocurrency Facebook Tingkatkan Cuan Iklannya? Ini Kata Mark Zuckerberg
Perintah itu juga akan menginstruksikan Departemen Perdagangan untuk meminta Komisi Komunikasi Federal mempertimbangkan kembali urusan hukum. Begitu pula dengan permintaan kepada Komisi Perdagangan Federal soal penyelidikan bias politik tiap medsos.
Tindakan Trump menyoroti ketegangan antara sejumlah situs medsos dengan para politikus konservatif. Di sisi lain, Twitter dan perusahaan medsos lain berulang kali membantah tudingan membatasi cuitan para konservatif.
Menilai tindakan Trump, Ahli Hukum Universitas Richmond, Carl Tobias menilai, Trump tak mungkin bisa menindaklanjuti ancamannya terhadap situs medsos itu.
Ia berujar, "saya pikir itu hanya bualan. Meskipun ada sejumlah langkah yang bisa ia ambil, itu tidaklah efektif."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
