Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Praktik Ekspor Lobster Diminta Transparan

Kamis 11 Jun 2020 05:42 WIB

Red: Sammy Abdullah

Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (19/2/2020).

Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (19/2/2020).

Foto: SYIFA YULINNAS/ANTARA FOTO
Ombudsman dan DPR meminta agar aturan berpihak pada kepentingan nelayan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait ekspor lobster masih menjadi bahasan yang mengundang pro dan kontra. Setelah ditolak pada era menteri Susi Pudjiastuti kini praktik ekspor benih lobster terbuka berkat keputusan menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020.

Terkait peraturan itu, Komisi Ombudsman mempertanyakan mekanisme aturan ekspor lobster. Menurut Ombdsman perlu ada transparansi untuk memproteksi industri perikanan di dalam negeri, terutama nelayan.

"Artinya, transparan bisa dicapai oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya, spesifikasi atau aturan itu dibuat tidak untuk satu atau dua pelaku usaha,” jelas Komisioner KPPU Chandra Setiawan kepada wartawan, Rabu (10/6).

Ombudsman mengaku tidak bisa mencampuri regulasi yang dibuat pemerintah sepanjang regulasi yang dihasilkan sesuai koridor. Namun, yang pasti dijalankan adalah semua regulasi yang mengatur urusan tertentu, seperti ekspor impor, harus berpihak pada kepentingan negara, bukan kelompok tertentu.

Senada, Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, aturan yang ditelurkan pemerintah terkait ekspor impor harus dipastikan tidak menguntungkan pihak tertentu.

“Harus ada rasa keadilan, harus ada persamaan hak daripada pelaku usaha yang memang mampu melakukan ekspor. Kalau monopoli nanti menimbulkan masalah,” tuturnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA