REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membuka kembali aktivitas perekonomian secara bertahap dengan tetap tunduk pada protokol kesehatan. Desas-desus pun muncul, yakni kebijakan untuk mengizinkan tempat usaha beroperasi kembali mulai 5 Juni 2020 mendatang, tepat sehari setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga di DKI Jakarta usai.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa kebijakan terkait pembukaan kembali aktivitas ekonomi pada awal Juni nanti bergantung pada kurva penularan Covid-19 dalam sepekan ke depan. Pemprov DKI Jakarta, ujar Airlangga, terus melakukan monitoring terhadap hal ini untuk kemudian dipakai untuk mengevaluasi berjalannya PSBB tahap ketiga.
"Karena masih PSBB sampai 4 Juni, maka belum ada perencanaan lain selain menunggu PSBB dua minggu ini. Dan DKI masih menunggu montirong arus mudik. Harapannya dalam dua pekan ada penurunan," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (27/5).
Airlangga menambahkan, secara prinsip epidemiologi memang agregat penularan Covid-19 secara harian di DKI Jakarta sudah menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari parameter R0, yang dalam kajian epidemiologi memberikan interpretasi mengenai seberapa parah proses penularan suatu penyakit.
Bila R0 di atas angka 1, maka infection rate-nya masih tinggi. Bila R0 kurang dari 1, maka infection rate-nya terbilang rendah.
"Kalau dilihat memang DKI sudah turun dari angka 1, tetapi akan dimonitor sampai 4 Juni. Ini beberapa daerah yang tren sudah menurun. Ini datanya dari BNPB, dikoleksi Bappenas dan diagregat sehingga membuat tren," kata Airlangga.
Selain parameter R0 yang dijadikan sebagai dasar kebijakan, pemerintah juga memastikan kesiapan seluruh pemilik usaha untuk benar-benar menjalankan protokol kesehatan. Kesiapan masyarakat, menurut Airlangga, juga disiapkan untuk masuk dalam new normal. Presiden Jokowi sendiri sudah menurunkan tambahan personel TNI-Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk bersiap menjalankan kenormalan baru.
"Karena daerah semuanya dinamis, maka ada mekanisme buka tutup dan itu tidak kami harapkan. Kami berharap ada recovery kondisi produktif dan aman, tentu kegiatan perekonomian akan berlangsung pulih dengan protokol baru sampai kita menemukan antivirus atau vaksin yang bisa diberikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
