REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan semua aktivitas pemerintahan di 22 kabupaten dan kota di daerah itu mulai normal kembali pada 15 Juni 2020 setelah dua bulan terhenti total sebagai dampak pandemi Covid-19. Demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tengara Timur, Marius Ardu Jelamu dalam keterangan pers di Kupang, Selasa (26/5).
Marius menjelaskan hal itu terkait hasil rapat Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama para bupati dan walikota yang dilakukan secara virtual untuk membahas kegiatan pembangunan di NTT selama terjadinya pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, berdasarkan kesepakatan Gubernur NTT dengan para bupati/wali kota bahwa mulai 15 Juni semua kegiatan pelayanan pemerintahan dibuka kembali.
"Pelayanan pemerintahan pada semua level baik provinsi maupun kabupaten/kota di NTT mulai dibuka kembali pada 15 Juni. Mulai dibukanya pelayanan pemerintahan tidak berarti sudah bebas dari Covid-19 namun demi keberlangsungan pembangunan di NTT sehingga pelayanan pemerintahan harus tetap berlangsung agar pembangunan di NTT tidak terjadi stagnan," kata Marius didampingi Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru.
Kendati demikian menurut dia, pelayanan pemerintahan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) pada lingkup Pemerintah tetap mengacu pada aturan protokol kesehatan yang telah berlaku.
Menurut dia, protokol kesehatan yang wajib dilakukan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tetap berlaku di semua instansi guna mencegah terjadinya penularan virus corona baru atau Covid-19.
Ia mengatakan, mulai berlakunya akivitas pemerintahan maka berbagai tempat usaha yang sebelumnya juga ditutup di daerah ini dalam mencegah penyebaran Covid-19 juga sudah dapat dibuka kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
