Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Kepala Daerah di Luar Jakarta Harus Turut Bendung Arus Balik

Selasa 26 May 2020 18:14 WIB

Red: Ratna Puspita

Petugas melakukan pengecekan kepada pengendara dengan plat nomor luar daerah yang melintasi Check Point PSBB di kawasan Kalimalang, Jakarta, Selasa (26/5). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) untuk membatasi warga yang keluar masuk Jakarta pada masa arus balik

Petugas melakukan pengecekan kepada pengendara dengan plat nomor luar daerah yang melintasi Check Point PSBB di kawasan Kalimalang, Jakarta, Selasa (26/5). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) untuk membatasi warga yang keluar masuk Jakarta pada masa arus balik

Foto: Prayogi/Republika
Doni Monardo didorong untuk gencar mengajak kepala daerah selain Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyarankan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk gencar membujuk para pemimpin daerah selain Jakarta untuk membendung arus balik pemudik dan urbanisasi perantau ke Ibu Kota. Hal itu demi mengakhiri pandemi Covid-19.

"Artinya di sini posisi BNPB sebagai, kepanjangan tangan Presiden Republik Indonesia, maka dari itu Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 pusat Doni Monardo harus gencar mengajak para pemimpin daerah selain Jakarta, terutama Banten, Jawa Barat dan Bodetabek untuk membantu pengadangan arus balik yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Djoko, posisi kepala BNPB yang berada di atas para gubernur dan pemimpin daerah lainnya jauh lebih efektif untuk mengajak dibandingkan jika dilakukan antar gubernur yang posisinya berada di level yang sama. "Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan yakni mengajak Menteri Dalam Negeri serta kementerian-kementerian terkait dalam upaya mengajak para pemimpin daerah lainnya untuk membantu penghadangan arus balik pemudik serta perantau urbanisasi dari seluruh Indonesia ke Jakarta, demi mengakhiri pandemi Covid-19," kata pengamat transportasi tersebut.

Baca Juga

Selain itu Djoko juga memprediksi bahwa para pemudik yang akan kembali ke Jakarta kemungkinan besar akan didominasi oleh pekerja dari sektor formal. "Saya melihat para pemudik yang balik ke Jakarta ini kalau dari sektor informal diperkirakan tidak ada, namun akan lebih didominasi dari pekerja sektor formal," kata Djoko.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pusat membatasi pergerakan masyarakat saat arus balik menuju Ibu Kota setelah Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah gelombang kedua (second wave) kasus baru. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta yang diperpanjang hingga 4 Juni 2020, grafik persebaran kasus baru COVID-19 menunjukkan penurunan.

Namun karena bertepatan dengan momen arus mudik dan balik dalam rangka Idul Fitri 1441 Hijriyah ada potensi peningkatan kasus kembali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta mengatakan bahwa antisipasi second wave akibat arus balik lebaran ini sangat menentukan kondisi Jakarta ke depan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA