Saturday, 13 Zulqaidah 1441 / 04 July 2020

Saturday, 13 Zulqaidah 1441 / 04 July 2020

Kebijakan Penanganan Pandemi Prancis Habiskan Rp 7.234 T

Senin 25 May 2020 18:17 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha

Sejumlah orang menikmati sinar matahari di sepanjang tepi sungai Seine pada akhir pekan pertama setelah dua bulan diberlakukannya lockdown di Paris, Prancis,Ahad (17/5). Prancis mulai melongarkan lockdown secara bertahap di tengah pandemi COVID-19.

Sejumlah orang menikmati sinar matahari di sepanjang tepi sungai Seine pada akhir pekan pertama setelah dua bulan diberlakukannya lockdown di Paris, Prancis,Ahad (17/5). Prancis mulai melongarkan lockdown secara bertahap di tengah pandemi COVID-19.

Foto: EPA-EFE / Julien de Rosa
Salah satu kebijakan paling mahal di Prancis adalah cuti yang disubsidi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kebijakan pemerintahan Prancis untuk menopang perekonomian dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menelan biaya 450 miliar euro atau 490 miliar dolar AS atau Rp 7.234 triliun (kurs 1 dolar AS=Rp 14.764). Nilai ini setara dengan 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Prancis, menurut Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Senin (25/5).

Baca Juga

Sejak pertengahan Maret, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak pandemi. Di antaranya, subsidi upah untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pinjaman yang dijamin negara, penangguhan pajak dan bantuan kepada bisnis kecil.

Le Maire mengatakan, apabila kita melakukan semua kebijakan dengan menggunakan anggaran negara dan untuk mendukung arus kas dunia usaha, nilainya mencapai 450 miliar euro. "Atau 20 persen dari kekayaan negara, di atas meja," katanya di BFM TV seperti dilansir di Reuters, Senin.

Ia menambahkan, pinjaman yang dijamin negara dengan batas total 300 miliar euro telah ditetapkan. Kebijakan ini hanya memiliki dampak langsung terhadap anggaran apabila peminjam mengalami kebangkrutan sehingga jaminan harus digunakan.

Sejauh ini, pemerintah telah menganggarkan 110 miliar euro dalam dukungan krisis langsung untuk ekonomi. Tapi, pemerintah akan memperbaharui angka tersebut melalui undang-undang yang merevisi anggaran tahun ini pada 10 Juni.

Beberapa kebijakan yang paling mahal adalah cuti yang disubsidi negara. Selama krisis, negara telah sepenuhnya mengganti perusahaan hingga 70 persen dari upah bruto yang dibayarkan kepada karyawan yang dirumahkan. Tapi, Le Maire mengatakan, jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan akan dikurangi secara bertahap dan dimulai pada bulan depan.

Sejumlah sektor yang sangat terpukul oleh pandemi akan mendapatkan stimulus secara spesifik. Pemerintah telah menghasilkan satu stimulus untuk industri pariwisata. Sedangkan, satu paket lainnya untuk produsen kendaraan direncanakan rilis pada Selasa (26/5) dan keperluan dirgantara diharapkan keluar sebelum revisi anggaran pada Juni.

Le Maire mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan beberapa langkah kuat untuk produsen mobil. Khususnya dalam meningkatkan permintaan. Tapi, kebijakan ini mengaruskan mereka re-lokasi beberapa produksi di Prancis sebagai imbalan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA