REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang menetapkan untuk mencabut status darurat nasional Tokyo dan empat prefektur lainnya. Kebijakan yang diterapkan selama lebih dari satu bulan pun berakhir dan perlahan-lahan bisnis-bisnis dapat dibuka lagi.
Dalam rapat gugus tugas virus corona, Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura meminta para pakar yang ditunjuk pemerintah mengevaluasi rencana pencabutan status darurat nasional. "Tampaknya langkah tersebut tidak perlu diberlakukan di semua prefektur," kata Nishimura, Senin (25/5).
Para pakar diprediksi menyetujui rencana tersebut. Persetujuan pakar akan membukakan jalan bagi pemerintah untuk mencabut status darurat. Pengumuman resmi diperkirakan akan disampaikan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Abe mulai mendeklarasikan status darurat nasional pada 7 April lalu. Kebijakan tersebut diberlaku di sebagian Jepang termasuk Tokyo. Tapi di bulan yang sama pemerintah memperluasnya hingga seluruh negeri dan diperpanjang hingga akhir Mei.
Tidak seperti karantina nasional yang diterapkan negara-negara Eropa. Darurat nasional Jepang cukup lunak dan sebagian besar hanya meminta warga untuk tetap tinggal di rumah.
Toko-toko non-esensial tidak sepenuhnya ditutup, ada beberapa toko yang hanya memperpendek jam operasionalnya. Strategi itu diharapkan dapat menahan dampak pandemi terhadap ekonomi.
Dalam beberapa pekan terakhir semakin banyak orang yang kembali bekerja. Pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lain juga menerapkan 'gaya hidup baru' dengan memberlakukan pembatasan sosial dan meletakan disinfektan di mana-mana.
Nishimura mengatakan data terbaru menunjukkan penularan mulai melambat dan tekanan terhadap sistem kesehatan berkurang. Sehingga, sudah waktunya untuk perlahan-lahan mengembalikan aktivitas ekonomi dan sosial seperti semula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
