Sabtu 23 May 2020 22:55 WIB

Sekda Bali: Tak Ada Instruksi Warga Bisa Beraktivitas Normal

Bali adalah salah satu daerah yang tidak menerapkan PSBB.

Sejumlah pengendara melintas di jalan Ngurah Rai saat hari pertama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di kawasan taman Titi Banda, Denpasar, Bali, Jumat (15/5/2020). Kota Denpasar menerapkan PKM selama satu bulan dengan mendirikan 10 pos pantau terutama di perbatasan kota untuk mengawasi aktivitas warga tanpa tujuan jelas dan melanggar protokol kesehatan termasuk melanggar larangan mudik dalam upaya menghentikan penyebaran wabah COVID-19
Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana
Sejumlah pengendara melintas di jalan Ngurah Rai saat hari pertama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di kawasan taman Titi Banda, Denpasar, Bali, Jumat (15/5/2020). Kota Denpasar menerapkan PKM selama satu bulan dengan mendirikan 10 pos pantau terutama di perbatasan kota untuk mengawasi aktivitas warga tanpa tujuan jelas dan melanggar protokol kesehatan termasuk melanggar larangan mudik dalam upaya menghentikan penyebaran wabah COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, tidak ada instruksi kepada warga setempat keluar rumah untuk bekerja atau beraktivitas secara normal di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Bali ini adalah salah satu daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka aktivitas masyarakat di Bali ini sesungguhnya lebih longgar dibandingkan dengan daerah yang menerapkan PSBB," kata Dewa Indra yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali itu di Denpasar, Sabtu (23/5).

"Kalau aktivitas yang lebih longgar ini kita wujudkan menjadi kerja yang lebih produktif dengan tetap menjaga disiplin yang kuat dalam protokol kesehatan ini, maka kita berharap menjadi lebih baik."

Hal itu, lanjut dia, karena pemerintah pusat sebenarnya ingin Bali bisa menjadi pemimpin untuk menormalisasi situasi ini.

Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Bali dan Gugus Tugas berhati-hati dalam menyikapinya, mengingat saat ini masih terjadi kasus transmisi lokal yang tumbuh dari hari ke hari yang harus diwaspadai.

Dewa Indra menambahkan kalau nantinya transmisi lokal tersebut bisa dihentikan maka daerah setempat bisa memulai melakukan produktivitas tersebut.

Pemerintah dan Gugus Tugas, ujarnya, tentu memahami bahwa dengan bekerja dari rumah dan tinggal di rumah yang sudah cukup lama, tentu menimbulkan kejenuhan dan bahkan juga menimbulkan hal-hal yang kurang positif dari sisi produktivitas, perputaran perekonomian, dan lain sebagainya.

"Mari kita berupaya pastikan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, instansi kita, supaya kita bisa meningkatkan produktivitas di tengah situasi ini, tetapi kita bisa menjaga bahwa kita tidak terinfeksi Covid-19 dan kita juga tidak menyebarkan Covid-19 kepada pihak lain," ucap birokrat asal Pemaron, Buleleng itu.

Ia mengharapkan melalui upaya bersama maka produktivitas aman Covid-19 bisa diwujudkan di Bali. Dengan demikian, katanya, antara dampak kesehatan dan ekonomi bisa dikendalikan pada situasi yang baik ke depan.

"Kemarin saya menjelaskan tentang tagline Presiden Produktif dan Aman Covid-19. Pusat menghendaki Bali bisa memulai kehidupan new normal, tetapi saya sudah jelaskan bahwa kita di Bali belum bisa karena angka transmisi lokal masih bertumbuh dari hari ke hari," ujarnya.

Pihaknya berharap, kalau transmisi lokal sudah tidak ada lagi masyarakat Bali bisa mulai kehidupan normal secara bertahap. Oleh karena itu, tidak benar bila dirinya mempersilakan masyarakat beraktivitas seperti biasa di luar rumah

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement