Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Desmond Minta Menteri Anulir Kebijakan Presiden Diwaspadai

Sabtu 23 May 2020 13:41 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.

Foto: Republika/Mutia Ramadhani
Mahfud MD atau Yasonna Laoly terkesan membiarkan Jokowi menaikkan iuran BPJS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tak salah mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 di Tanah Air. "Di tengah-tengah pandemi virus corona ini agaknya Presiden perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya dan para pembantunya," kata Desmond di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut dia, para menteri yang suka menganulir kebijakan Presiden perlu diwaspadai motif dan tujuannya karena seringkali seorang pemimpin bisa jatuh lantaran ulah orang-orang dekatnya. "Jangan-jangan mereka itu sengaja melakukan upaya dari dalam yang berujung pada jatuhnya nama Presiden di mata rakyat," kata Desmond saat menyampaikan refleksi 22 tahun reformasi.

Lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya pemerintah era Orde Baru (Orba) yang sudah berkuasa 32 tahun lamanya. Desmond mengatakan, seorang presiden bisa jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. "Momentum 22 tahun reformasi dan tumbangnya Orba, mestinya bisa menjadi bahan introspeksi bagi penguasa memperbaiki kinerjanya. Apalagi di tengah badai corona, banyak kritik bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Seperti halnya, keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS yang dinilai melanggar hukum karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), kata dia, sementara para pembantunya yang merupakan ahli hukum, seperti Mahfud MD atau Yasonna Laoly terkesan membiarkannya.

Demikian juga munculnya skandal Kartu Prakerja yang diduga melibatkan staf khusus presiden. "Terkesan anak-anak muda itu telah membohongi presiden karena menyalahgunakan kewenangannya. Kasus Kartu Prakerja ini sangat mungkin akan meledak menjadi skandal nantinya," ucap Desmond.

Sementara di tengah pandemi Covid-19, lanjut Desmond, ada menteri yang ngotot mendatangkan TKA asal China. Padahal masalah ini sangat sensitif karena sedang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi warga negara Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang tidak populer di mata rakyat ini, kata dia, tentu sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu sebagai pemimpin tertinggi di republik Indonesia, Presiden Jokowi perlu mewaspadainya. "Jadikan kompas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja," kata Desmond.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA