Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

KPK Awasi Titik Rawan Penyaluran Bansos oleh PD Pasar Jaya

Sabtu 23 May 2020 09:46 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Wakil Walikota Jakarta Selatan, Arifin (kanan) dan Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin (kiri).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Wakil Walikota Jakarta Selatan, Arifin (kanan) dan Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin (kiri).

Foto: Republika/Inas Widyanuratikah
Anggaran bansos yang disalurkan melalui PD Pasar Jaya senilai Rp 373 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pengawasan kepada BUMD DKI Jakarta, PD Pasar Jaya, sebagai salah satu penyedia dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun anggaran bansos yang disalurkan melalui PD Pasar Jaya senilai Rp 373 miliar.

Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaikha mengatakan, KPK melalui Koordinasi Pencegahan Wilayah III bersama-sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait empat titik rawan dalam proses refocusing dan realokasi anggaran, PBJ, penyaluran bansos, serta pengelolaan bantuan yang masuk ke pemda DKI Jakarta. Koordinasi  dilakukan KPK sebagai tindak lanjut atas mitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam penyelenggaraan jaring pengaman sosial. 

“Intinya untuk mempermudah post audit, perlu deteksi titik rawannya sejak dini. Pola good corporate governance (GCG) perusahaan harus diutamakan agar nanti dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aida di Jakarta, Jumat (22/5).

Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan, sampai dengan 25 April 2020 PD Pasar Jaya telah mendistribusikan 100 persen dari target pengiriman bansos tahap 1 senilai total Rp 173,9 miliar. Tiap paket senilai Rp 149.500 terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, 2 buah sabun batang, 2 buah biskuit, 2 kaleng sarden, dan 2 buah masker kain. 

Dalam proses pendistribusian, PD Pasar Jaya melibatkan satuan terkecil di masyarakat seperti karang taruna dengan mengalokasikan dana distribusi Rp 13 ribu per paket yang diantarkan langsung kepada penerima. Dengan demikian, jumlah paket tahap 1, yaitu 1.194.633 paket yang disalurkan kepada 2.687 RW, menghabiskan dana distribusi senilai Rp 5,8 miliar. 

“Pada tahap 1, untuk mengejar waktu yang cukup singkat, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan 7 peretail swasta dengan pembagian jumlah paket sesuai kemampuan pengemasan pihak retail,” kata Arief.

Namun, dia melanjutkan, pada tahap 2, yaitu 14-22 Mei 2020 dengan total 1.147.532 paket, PD Pasar Jaya mengelola sendiri ketersediaan barangnya dan hanya ada perbantuan terkait pengemasan. "Sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, total paket bansos tahap 2 terdistribusi sebanyak 550.436 tersebar di 1.219 RW,” ucapnya.

Selain bansos berupa bahan makanan, sesuai Keputusan Gubernur No 435 Tahun 2020, Pemda DKI juga akan medistribusikan 20 juta masker kain untuk seluruh penduduk Jakarta melalui PD Pasar Jaya. Sampai dengan 21 Mei 2020 sudah terdistribusi sebanyak 18,4 juta masker kain tersebar di 210 kelurahan. Target penyelesaian distribusi masker ini sampai dengan 23 Mei 2020.

Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi memastikan pihaknya terus mengawal penyaluran bansos oleh PD Pasar Jaya untuk mencegah potensi risiko. Ia juga memastikan total 1.194.633 paket bansos tahap pertama telah tersalurkan ke 1.700 RW dan 32 ribu RT.

“Proses rekonsiliasi barang yang disalurkan ke masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Distribusi bansos diharapkan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Hanya ada sedikit kendala, yaitu terkait keterlambatan proses produksi barang dan kebijakan WFH,” kata Michael.

Sebelumnya, pada Rabu (20/5) KPK juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19, bansos dilaksanakan untuk wilayah Jabodetabek dengan usulan penerima manfaat diperoleh dari DTKS dan usulan kepala daerah terkait.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sesditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Yadi Muchtar, mengaku bahwa kendala yang paling sulit diatasi saat ini antara lain ditemukannya data ganda dengan bansos DKI. Menurut dia, anggaran untuk bansos berbasis keluarga yang secara keseluruhan terhitung Rp 3,42 triliun disalurkan pada 20 April, 4 Mei, 18 Mei, 1 Juni, 15 Juni, dan 29 Juni. Tahap 1 sudah tersalurkan 100 persen untuk wilayah DKI Jakarta dengan realisasi penerima bansos sembako sebanyak 955.321 KK sesuai target.

“Tahap 2 targetnya sebanyak 1,45 juta KK se-Jabodetabek akan menerima bantuan berupa beras Bulog premium 25 kg dan tahap 3 ditargetkan sebanyak 1.734.182 KK se-Jabodetabek, di luar Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang akan menerima bantuan sembako. Sedangkan, untuk Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan dikelola Pemprov DKI Jakarta,” kata Yadi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA