REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Terlepas dari penularan Covid-19 yang masih terjadi di berbagai wilayah di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump memerintahkan para gubernur membuka rumah-rumah ibadah. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah federal sedang menyusun panduan beribadah pada masa pandemi.
Dalam konferensi pers dari Gedung Putih pada Jumat (22/5) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa ia memutuskan tempat-tempat ibadah sebagai layanan esensial pada masa pandemi. "Gereja-gereja dan masjid-masjid adalah tempat yang menyediakan layanan esensial. Saya meminta para gubernur membuka tempat-tempat ibadah itu sekarang," kata Presiden Trump. Ia juga menekankan bahwa umat beragama sudah cukup bersabar dari melakukan ibadah berjamaah di gereja, masjid, maupun sinagoge.
Ia mengatakan, tempat-tempat ibadah itulah yang selama ini merekatkan masyarakat AS. "Beberapa gubernur memutuskan bahwa toko minuman keras dan klinik aborsi sebagai layanan esensial, tetapi tak menyertakan juga gereja dan tempat ibadah lainnya. Ini salah," kata dia seperti dikutip the New York Times.
Dalam sistem pemerintahan di AS, gubernur sebagai pemimpin negara bagian sedianya lebih berhak memutuskan kebijakan wilayah terkait pandemi. Pemerintah federal tak bisa mendikte bagaimana kebijakan internal tiap-tiap negara bagian kecuali dalam keadaan darurat nasional.
Dalam konferensi pers, Trump tak menjelaskan atas wewenang apa ia bisa memerintahkan tempat ibadah dibuka. Meski begitu, ia menantang para gubernur untuk melawan perintahnya tersebut. "Saya memerintahkan para gubernur untuk membuka rumah ibadah sekarang juga. Jika mereka keberatan, silahkan telepon saya, tetapi mereka tak akan berhasil," ujar Trump.
Asumsi Trump bisa jadi sehubungan sejumlah keputusan Kementerian Hukum AS membela hak umat beragama mengunjungi rumah ibadah pada masa pandemi. Jaksa agung sebelumnya telah meminta Mississippi mengizinkan pembukaan rumah ibadah, sementara pengacara Kementerian Hukum AS menyurati gubernur Kalifornia bahwa pelarangan beribadah bisa melanggar konstitusi AS yang menjamin kebebasan beribadah.
Trump mengakhiri jumpa pers itu dengan menjanjikan penyusunan prosedur beribadah di rumah ibadah sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi.
Amerika Serikat merupakan negara paling terdampak Covid-19. Hingga Jumat (22/5), lebih dari 1,7 juta orang tertular dan lebih dari 97 ribu meninggal. Kendati demikian, seiring angka penularan dan kematian dinilai mulai melandai, seluruh negara bagian mulai melonggarkan kebijakan penanganan Covid-19 mereka.
Sejak pandemi bermula di Amerika Serikat, komunitas Muslim di negara tersebut secara umum mematuhi pelarangan beribadah sementara waktu di masjid-masjid. Selama Ramadhan, umat Islam di AS juga mematuhi larangan berkumpul.
Imam Shamsi Ali yang berbasis di New York menekankan, umat Islam sangat senang jika boleh kembali beribadah di masjid-masjid.
"Saya kira semua umat beragama menginginkan hal serupa. Kami rindu berjamaah. Kami rindu beribadah di masjid," ujarnya dalam keterangannya kepada Republika, Sabtu (23/5) dini hari. New York sejauh ini merupakan negara bagian paling parah terdampak Covid-19 di AS dengan total sekitar 30 ribu kematian dan 367 ribu kasus per Jumat (22/5). Karantina wilayah di negara bagian itu sudah berjalan sekitar tiga bulan.
Meski begitu, Imam Shamsi menilai bahwa urusan rumah ibadah ini tak lepas dari politik AS. Menurut dia, sedang terjadi pertarungan politik antara Presiden Trump dan para kepala daerah termasuk Gubernur New York Andrew Cuomo dalam menyikapi pandemi Covid-19.
Di New York, Cuomo berencana membatasi hingga 10 orang saja yang bisa hadir di tempat ibadah seturut pelonggaran belakangan. Namun, Trump ingin melangkahi putusan itu. Trump diketahui bakal menghadapi pemilihan presiden tahun ini di bawah tekanan atas kegagalannya mengatasi pandemi.
Sehubungan nuansa itu, Imam Shamsi menekankan komunitas Muslim tak akan terjebak dalam permainan tersebut. “Kami tak peduli dengan politik. Kami peduli terhadap umat, kehidupan mereka, dan keselamatan mereka,” kata pria asal Sulawesi Selatan tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya baru akan membuka masjid untuk ibadah berjamaah hanya jika sudah benar-benar aman untuk melakukan hal itu berdasarkan pendapat para ahli di bidangnya. “Biarlah para ahli di bidang terkait memberikan opini mereka berdasarkan fakta, bukan kecenderungan dan kepentingan politik,” ujar Imam Shamsi. n
Ikuti Whatsapp Channel Republika
