REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional Pendidikan Andreas Tambah meminta semua pihak untuk menuyusun standar operasional prosedur (SOP) jika sekolah kembali dibuka. Dia meminta pemerintah untuk mendiskusikan rencana tersebut ke Satgas Covid-19.
"SOP-nya itu harus dibuat seaman mungkin dan harus mengikuti beragam portokol kesehatan. Makanya SOP harus bener-benar kuat dan bukan hanya tertera di lembaran kertas saja," kata Andreas Tambah di Jakarta, Jumat (22/5).
Dia mengatakan, SOP itu harus disusun bersama-sama dengan melibatkan perwakilan dari orang tua murid. Menurutnya, orang tua juga memiliki tanggung jawab yang sama guna mencegah penyebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut dia ungkapkan menyusul pengamatan bahwa pelanggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mayoritas justru dilakukan oleh sebagian orang tua. Dia mengatakan, sosialisasi terhadap para orang tua murid akan menjadi hal pentig guna mencegah penularan.
Di saat bersamaan, lanjutnya, akan sebagian orang tua lain yang mematuhi kebijakan PSBB tersebut. Dia mengatakan, anak-anak mereka akan bertemu dengan siswa dari orang tua yang abai akan protokol kesehatan yang ditetapkan di sekolah.
"Nah tentu itu akan menjadi masalah baru sehingga ini sesuatu yang harus diantisipasi bagi setiap institusi pendidikan," katanya
Sebabnya, dia mengatakan, SOP tersebut harus disusun mulai dari orang tua mengantar anak ke sekolah, bagaimana siswa disambut di sekolah, selama jam pelajaran, waktu istirahat hingga pulang sekolah. Dia melanjutkan, setiap institusi pendididkan juga harus memperhatikan mengatur bagaiamana jarak bangku duduk di kelas.
"Ini menjadi dilema tapi yang pasti protokol kesehatan harus jelas. Malasah-masalah teknis di lapangan itu sekolah dan komite sekolah harus kerja sama membuat kebijakan," katanya.
Dia mengatakan bahwa di saat yang bersamaan, pemerintah harus menjamin dan melakukan suatu hal guna menjamin kesehatan warganya jika sekolah kembali dibuka dan berjalan normal. Pasalnya, dia juga menyadari kalau dunia pendidikan tidak bisa terus menerus dihentikan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud belum bisa memastikan kapan secara pasti siswa bisa kembali belajar di sekolah. Untuk itu, Nadiem meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan kabar-kabar bahwa sekolah akan kembali dibuka pada awal tahun 2021.
"Mengenai isu pembukaan sekolah kembali, kami memang sudah menyiapkan beberapa skenario, namun hal itu menjadi diskusi pada pakar-pakar dan keputusannya masih dalam pembahasan Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19)," ujar Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
