Saturday, 12 Ramadhan 1442 / 24 April 2021

Saturday, 12 Ramadhan 1442 / 24 April 2021

Pemkot Bogor Batalkan Bantuan ke 3.616 Keluarga

Jumat 22 May 2020 15:18 WIB

Rep: Nugroho Habibie/ Red: Teguh Firmansyah

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Foto: Republika/Nugroho Habibi
Ribuan KK itu tak layak karena sudah menerima bantuan lain.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor batal menyalurkan bantuan kepada 3.616 kepala keluarga (KK) yang berasal dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, 3.616 KK itu tidak layak menerima bantuan atau telah memperoleh bantuan lain.

"Sehingga bantuannya dikembalikan ke Pemkot Bogor," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Kota Bogor, Jumat (22/5).

Dedie menjelaskan, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, Rp 500 ribu selama empat bulan pada tahap pertama ditargetkan akan disalurkan kepada 19.904 KK. Namun, lantaran tak layak, Pemkot Bogor hanya menyalurkan sebanyak 16.288 KK.

Pada tahap dua, Dedie menerangkan, akan mentargetkan 23 ribu KK. Pemkot, kata ia, akan kembali memverifikasi data yang akan disalurkan. "Rencananya, bansos tahap 2 akan didistribusi pada tanggal 27 Mei 2020 dan saat ini masih tahap penambahan dan verifikasi data penerima bansos," ucap Dedie.

Secara keseluruhan, Dedie mengatakan, data jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 324.982 KK pada 2019. Sebanyak 75.653 KK di antaranya merupakan warga miskin yang tergolong pada data DTKS atau sebelum terdamapak Covid-19.

Jumlah itu telah memperoleh sejumlah bantuan yang bersumber dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 41.845 KK, Kartu Sembako sebanyak 24.183 KK, bantuan provinsi sebanyak 8.046 KK, dan bantuan Kementrian Sosial (Kemensos) sebanyak 1.579 KK.

Namun, setelah pamdemi Covid-19 data miskin di Kota Bogor bertambah 98.369 KK menjadi 174.022 KK yang masuk dalam kategori non DTKS. Dedie mengatakan, jumlah itu telah ditalangi oleh berbagai macam bantuan di antaranya bantuan Kemensos 29.673 KK, bantuan provinsi 38.475 KK, dan bantuan dari APBD Kota Bogor sebanyak 19.904 KK.

"Masyarakat yang digolongkan data non-DTKS yang belum tercover atau diusulkan menerima bantuan masih sebanyak sebanyak 10.345 KK," kata dia.

Namun, hingga saat ini bantuan dari Kemensos untuk 29.673 KK dan bantuan provinsi untuk 38.475 KK yang masuk dalam data non-DTKS sama sekali belum didistribusikan. Baru bantuan dari Pemkot Bogor yang telah terdistribusikan.

"Dari Kemensos belum turun. Dari provinsi baru tiba di PT Pos dan rencananya akan didistribusikan diawali ke Kelurahan Kedunghalang menggunakan ojol," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA