REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA--Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berharap berbagai program Bantuan Sosial (Bansos) Covid 19 yang saat ini sedang dilaksanakan, tidak sampai menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk itu, dia juga meminta agar aparatur pemerintah yang ada di tengah masyarakat, seoerti camat dan kades, sigap mengatasi kemungkinan munculnya konflik.
"Penyaluran bansos memang sensitif dan berat. Seringkali muncul kasus ada yang dapat, ada yang tidak, sehingga menjadi geger. Kita berharap, hal ini tidak sampai terjadi dan menimbulkan konflik di lapangan, apalagi antar tetangga," katanya, Jumat (22/5).
Bupati menyebutkan, peran camat dan kepala desa sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Jika ada warga yang belum menerima bansos dan memang betul-betul tidak mampu, agar segera diusulkan melalui BLT lain yang belum disalurkan.
Bupati mengakui, usulan calon penerima Bansos dari Kabupaten saat ini ternyata melonjak. Semula Pemkab hanya menyiapkan bansos untuk 36.350 KK (Kepala Keluarga). Namun total usulan yang diajukan seluruh desa di Purbalingga, ternyata mencapai 55.000 KK.
Demikian juga dengan Bansos Provinsi yang diperoleh di Purbalingga, ternyata tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Dari usulan kuota 43.542 KK yang diajukan Pemkab, ternyata hanya 38.113 KK yang disetujui.
Terkait hal ini, Bupati menyatakan akan meminta pemerintah desa untuk mengatasi. Hal ini mengingat yang masih bisa melakukan penyesuaian, memang bantuan yang bersumber dari Dana Desa. "Jika nanti masih ada KK miskin di desa dan belum tercover, Pemdes bisa menambah BLT Dana Desa. Bila semula maksimal hanya 35 persen dari total Dana Desa, bisa ditambah lagi porsinya dengan persetujuan Bupati," jelasnya.
Dia menyebiutkan, seluruh program bansos saat ini sedang berjalan. Bansos Provinsi mulai mulai berlangsung Jumat (22/5), sedangkan Bansos Kabupaten berlangsung sejak Selasa (19/5). "Bansos dari BLT Dana Desa juga sudah berjalan. Sampai tadi, saya mendapat informasi baru 80 desa dari 224 desa yang sudah mencairkan. Saya berharap, hari ini semua desa sudah mencairkan," katanya.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KB PP PA) Purbalingga Raditya Widayaka, mengakui jumlah penerima Bansos provinsi memang berkurang dari usulan. Pengurangan terpaksa dilakukan menyingat ada intruksi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) agar calon penerima menggunakan data NIK yang dipadankan dengan nomor KK. "Jumlah calon penerima Bansos provinsi berkurang karena terkena dana nomor KK-nya tidak valid dan adanya data ganda DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
