REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pengoperasian infrastruktur tampungan air di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Kemarau yang berlangsung lama akan mengakibatkan kekeringan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah harus menjamin beberapa hal dalam masa pandemi Covid-19 untuk kebutuhan air, yaitu pangan, kesehatan, dan pelayanan dasar. "Untuk itu, Kementerian PUPR berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi menjamin ketersediaan air saat musim kemarau tiba,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/5).
Berdasarkan hasil pantauan lapangan, tercatat total jumlah waduk operasional sebanyak 241 waduk. Jumlah tersebut meliputi 16 waduk utama dengan volume ketersediaan air sebesar 4.721 miliar meter kubik dengan area irigasi yang tepat dapat dilayani sebesar 512.515 hektare (96,57 persen) dari total 530.738 hektare.
Dari 16 bendungan/waduk utama, 10 waduk memiliki tinggi muka air normal yang meliputi Jatiluhur, Cirata, Saguling, Batutegi, Sutami, Wonorejo, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre. Sementara itu, enam waduk memiliki tinggi muka air di bawah normal yang meliputi Kedungombo, Wonogiri, Wadas Lintang, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.
Selain memanfaatkan waduk, Kementerian PUPR juga memantau ketersediaan air dari 4.227 embung dan 344 situ dengan volume tampungan total sebesar 338,8 meter kubik. Di samping itu, disiapkan juga 7.914 sumur bor dengan memanfaatkan jaringan irigasi air tanah dan air baku seluas 118.652 hektare dan air tanah untuk air baku sebesar 2.386 meter kubik per detik.
Sebanyak 4.098 sumur bor berfungsi normal, sementara sisanya 3.816 sumur bor mengalami gangguan operasional. Sebanyak 4.098 sumur bor yang berfungsi normal tersebut tersebar di tujuh provinsi, yakni Provinsi Sumatra 488 sumur, Provinsi Kalimantan 46 sumur, Provinsi Sulawesi 701 sumur, Provinsi Jawa 1.514 sumur, Provinsi Bali-Nusa Tenggara 1.190 sumur, Provinsi Maluku dua sumur, dan Provinsi Papua 148 sumur.
Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), perkiraan awal musim kemarau 2020 akan terjadi pada bulan April, Mei (dominan), Juni, dan Juli. Puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2020.
Dampak kekeringan (hidrologis) tersebut diprediksi akan terjadi terutama pada di 10 provinsi, yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulsel, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua dengan wilayah terdampak di 90 kabupaten/kota. Selain itu, untuk pertanian, wilayah yang diprediksi akan terdampak khususnya di 10 provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua dengan luas area irigasi terdampak 1,14 juta hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
