Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Selasa (20/05) menyatakan diakhirinya semua perjanjian dan kesepahaman dengan Israel dan Amerika Serikat, demikian menurut kantor berita Palestina Wafa.
“Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina, mulai hari ini, dibebaskan dari semua perjanjian dan kesepahaman dengan pemerintah Amerika dan Israel dan dari semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian tersebut, termasuk yang berkaitan dalam hal keamanan,” kantor berita Wafa mengutip pernyataan Abbas yang diutarakan dalam sebuah pertemuan darurat.
Berbicara setelah pertemuan para pemimpin Palestina di Ramallah, pemimpin berusia 85 tahun itu mengatakan aksi aneksasi Israel atas setiap bagian Tepi Barat yang diokupasi akan merusak peluang untuk solusi atas permasalahan kedua negara.
Sebelumnya Abbas telah melontarkan sejumlah ancaman untuk mengakhiri kerja sama bidang keamanan dengan Israel meski pada akhirnya tidak ada tindak lanjut. Kali ini Abbas juga tidak memberikan perincian tentang apa arti pernyataan terbaru ini pada praktiknya.
Abbas menambahkan bahwa kini Israel harus “memikul semua tanggung jawab dan kewajiban di hadapan komunitas internasional sebagai kekuatan pendudukan atas wilayah negara Palestina yang diduduki,” menurut kantor berita Wada.
Amerika Serikat, sebagai “mitra utama pemerintah pendudukan Israel,” akan “bertanggung jawab penuh atas penindasan terhadap akyat Palestina,” ujar Abbas.
Rencana aneksasi
Pernyataan pemimpin Palestina itu muncul sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah permukiman dan Lembah Yordania di daerah Tepi Barat yang diduduki.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu (17/05) baru saja diambil sumpahnya dalam pemerintahan baru dengan mantan saingannya Benny Gantz. Di bawah perjanjian koalisi, pemerintah dapat membahas tentang penganeksasian bagian-bagian Tepi Barat mulai bulan Juli.
Rencana aneksasi ini sesuai dengan rencana kebijakan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump yang dirilis pada akhir Januari. Namun rencana Trump tersebut menuai kritik tajam dan Palestina telah menolaknya karena khawatir bahwa langkah ini sama dengan mengakui klaim Israel terhadap bagian-bagian Tepi Barat yang mereka inginkan.
Kepemimpinan Palestina sebelumnya juga telah memboikot pemerintah AS sejak Presiden Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel di akhir 2017.
ae/vlz (AFP, dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
