Senin 18 May 2020 14:00 WIB

30 Juta Pekerja Pariwisata Terdampak Pandemi

Pariwisata adalah yang paling terpukul oleh krisis kesehatan ini.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Satya Festyiani
Pengunjung beraktivitas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Ahad (17/5/2020). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak industri pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat untuk menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar/
Pengunjung beraktivitas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Ahad (17/5/2020). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak industri pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat untuk menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setiap negara terkena dampak pandemi virus corona. Penyebaran pandemi sangat mempengaruhi komunitas, pekerjaan, atau rutinitas sehari-hari, bahkan ekonomi. Sebagai sektor padat karya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan pariwisata adalah yang paling terpukul krisis kesehatan ini. Dia meyakini seluruh perusahaan pariwisata dan organisasi seluruh dunia sedang berjuang.

Pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan kebijakan mendukung langkah-langkah melindungi pekerja dan perusahaan pariwisata, khususnya ukuran mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Di Indonesia, seperti bagian dunia lainnya. Hampir semua tujuan wisata terhenti,” kata Wishnutama dalam acara //2nd International Webinar on Tourism: Changes of the Tourism Paradigm in the Era of New Normal//, beberapa waktu lalu.

Dia menjabarkan lebih dari 2.000 hotel terdampak, belum lagi hunian kecil yang jumlahnya sekitar 5 persen, serta 

ratusan pesawat terhenti. Selain itu, lebih dari 30 juta pekerja pariwisata terdampak langsung, sebanyak 34 juta pekerja tidak langsung juga terdampak.

Pemerintah, dia mengatakan, mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi lebih dari 24 miliar dolar AS. Kebijakan tersebut seperti bantuan pajak, pengangguran pengangguran, program restrukturisasi kredit, atau bantuan komunitas paling terdampak. Kemenparekraf merumuskan dan mengimplementasikan beberapa program dan kegiatan mendukung mata pencaharian para pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menanggapi pandemi Covid-19.

“Kami terutama berfokus pada bagaimana membantu mereka untuk bertahan hidup dan bagaimana memungkinkan mereka bertahan,” ujar dia.

Pada waktu bersamaan, dia melanjutkan, Kemenparekraf menciptakan program yang memungkinkan para pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif tetap bertahan selama krisis. Kampanye Presiden Joko Widodo menginstruksikan masyarakat membeli produk tetangga, teman, dan pemilik UMKM. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan permintaan produk-produk Indonesia dan membantu perekonomian bergerak maju.

Menurut dia, inisiatif itu adalah contoh bagus tentang bagaimana sektor publik dan pariwisata bekerja bersama dalam memitigasi dampak Covid-19. Dia meyakini kemitraan swasta/publik itu sejalan dengan langkah-langkah vital yang harus diambil untuk meningkatkan dampak krisis kesehatan global ini.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu sulit bagi kita untuk memperkirakan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Tetapi kenyataan yang tidak pasti ini tidak bisa menahan kita dalam hidup kita harus bergerak,” kata Wishnutama.

Dia mengatakan orang-orang harus belajar hidup dengan Covid-19. Orang-orang harus menerapkan tindakan pencegahan yang diperlukan secara ketat. Kemenparekraf merumuskan beberapa protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti hotel, restoran, tempat pertunjukan, area rekreasi, dan lain-lain. Untuk membuat protokol yang efektif, dia mengatakan kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan rumah sakit nasional. Setelah semua tahapan itu berhasil dan lengkap, maka Indonesia siap benar-benar membuka industri pariwisata. Menurut dia, Kemenparekraf juga perlu berkoordinasi dengan dewan pariwisata internasional untuk memastikan protokol sesuai standar global, serta bermanfaat bagi para wisatawan dan pekerja. 

 
 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement