Ahad 17 May 2020 09:23 WIB

Penyaluran Bansos Jabar Ditarget Selesai Sebelum Idul Fitri

Bansos Jabar yang sudah tersalurkan lebih dari 240 ribu paket.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Nur Aini
Pekerja mengemas sembako bantuan sosial (bansos)  di gudang distribusi, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bansos senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Pekerja mengemas sembako bantuan sosial (bansos) di gudang distribusi, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bansos senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat intens mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non-DTKS penerima bansos. Penyaluran bansos ditarget selesai sebelum Idul Fitri.

Menurut Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana, penyaluran bansos provinsi Jabar sudah dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa tertangani.

Baca Juga

Arifin mengatakan, sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, paket Bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket.

"Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS, tahap pertama selesai tanggal 23 Mei 2020 sebelum Idul Fitri," ujar Arifin, akhir pekan ini.

Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.

Untuk daerah perkotaan, kata dia, penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. "Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," katanya.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, menurut Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/Polri. Tujuannya, supaya pendistribusian berjalan optimal.

"Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement