REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat suara mengenai rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta kembali memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 13 Juli 2020. PGRI meminta pemerintah benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh.
"Harus cermat dan waspada, berhati-hati sebab Indonesia belum punya data akurat puncak dan landainya grafik penularan Covid-19," ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/5).
Unifah menyoroti, bulan Juli bisa jadi berbarengan pula dengan mobilisasi orang-orang kembali ke Jakarta. Pertukaran orang yang masuk keluar ibu kota negara akan membawa risiko besar jika sekolah kembali dibuka, meski dengan menggunakan sejumlah skenario.
Guru Besar Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, jangan sampai keputusan yang diambil menjadi faktor penularan baru. Selama belum ada data statistik yang jelas tentang Covid-19, dia kurang sepakat siswa kembali ke sekolah.
Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak belajar dengan baik di rumah. Pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan semuanya kepada guru, tetapi perlu memberikan pedoman spesifik dan mengevaluasi pembelajaran daring yang sudah berjalan.
Apabila data akurat sudah tersedia, pemerintah dan sekolah perlu memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, menyiapkan masker untuk siswa yang diganti secara berkala, sterilisasi dengan cairan disinfektan, serta banyak hal lain.
Menurut perempuan yang dua kali terpilih menjadi anggota komite Education International Asia Pasific itu, keputusan apapun tidak boleh ditetapkan secara tergesa-gesa. Bahkan, jauh lebih baik memundurkan tahun ajaran baru jika itu demi kebaikan bersama.
"Kalau toh akan dilakukan protokoler kesehatan penuh, TK dan SD jangan dulu. Mereka lebih rawan dibandingkan siswa SMP dan SMA. Mungkin bisa dimulai dengan SMA dan SMK yang secara fisik dan mental lebih kuat," kata Unifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
