REPUBLIKA.CO.ID --- Oleh Taufan Rahmadi, Aktivis Pariwisata Indonesia/Founder Temannya Wisatawan
Sebagai negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, Indonesia sudah sepatutnya bisa membuktikan kemampuannya. Tidak saja kemampuan yang cepat dan tepat mengatasi persoalan– persoalan genting domestik pariwisata menyangkut kelangsungan hidup para pekerja pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan usaha parekraf, tetapi juga mampu mengatasi persoalan internasional yang menyangkut pariwisata.
Ini mencakup seperti masih adanya wisatawan mancanegara yang terjebak di dalam negeri karena tidak bisa kembali ke negara asalnya.
Tidak bisa dipungkiri penanganan permasalahan di dunia pariwisata Indonesia di tengah wabah corona ini belum bisa dikatakan tertangani dengan baik, lihat saja apa yang menjadi curhatan para pelaku pariwisata.
Para pramuwisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengeluhkan bahwa yang mereka butuhkan saat ini adalah bantuan tunai bukan pelatihan, terlebih lagi banyak dari mereka berharap bantuan pemerintah cepat sampai dan terdistribusi dengan merata.
Belum lagi jeritan dari pengemudi dan pelaku usaha transportasi pariwisata, pengusaha perhotelan, homestay, toko oleh-oleh yang usahanya harus gulung tikar dikarenakan ketidakmampuan mereka di dalam menanggung beban hutang dan operasional usaha.
Tidak kalah peliknya juga kesulitan yang dialami oleh desa–desa wisata di Indonesia. Jika kita memperhatikan hasil survei cepat yang dilakukan oleh Desa Wisata Institute pada 2-8 April 2020 yang disebar ke beberapa desa/kampung wisata melalui jaringan Forum Komunikasi Desa Wisata di Indonesia didapatkan kesimpulan: Pertama, program bantuan ke desa wisata belum 100% dapat diwujudkan dan diterima langsung oleh pengelola dan masyarakat desa wisata.
Kedua, telah terjadi banyaknya kerugian yang dialami oleh desa wisata akibat dari pembatalan/penundaan calon wisatawan di bulan Maret yang lalu berkisar antara 25-100 juta rupiah, Sementara, total jumlah Desa Wisata di seluruh Indonesia berdasarkan data BPS yakni 1.734.
Dengan memperhatikan berbagai persoalan di atas, penulis mencoba menawarkan PLAN B jangka pendek kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sebagai alternatid solusi yang bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan sambil menunggu program bantuan utama terimplementasikan.
Solusi SOS (Solidarity on Survival)
Pertama, Untuk mengatasi permasalahan belum turunnya bantuan tunai, bisa saja dapat diinisiasi gerakan bantuan sosial pariwisata secara nasional (Indonesia Tourism Fund), bersatu saling bantu, yang kuat bantu yang lemah, yang mampu membantu yang tidak mampu.
Dari gerakan ini paling tidak dapat mengurangi sebagian beban dari para pekerja pariwisata yang terkena dampak dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sembako) untuk sementara waktu.
Kedua, Untuk mengatasi permasalahan database pelaku pariwisata terdampak, hal ini dapat diatasi misalnya dengan cara meningkatkan peran pokdarwis di setiap desa wisata sebagai gugus depan dalam hal membantu Kemenparekraf untuk pengumpulan data. Sehingga distribusi bantuan bisa dilakukan lebih merata dan tepat sasaran, kita bisa sebut langkah ini sebagai solusi berbasis komunitas (Community Base Solution)
Ketiga, Untuk mengatasi permasalahan wisatawan yang masih terjebak di sebuah destinasi wisata dan belum dapat kembali ke negara asalnya, Kemenparekraf bisa membangun kerja sama dengan penginapan–penginapan di daerah di mana wisatawan tersebut terjebak.
Libatkan PHRI ataupun asosiasi homestay setempat. Kebijakannya bisa diberikan harga murah atau tanpa dikenakan biaya sama sekali, kita sebut langkah ini sebagai solusi rumah tinggal aman untuk wisatawan (Tourist Safe House)
Tourist Safe House ini dapat menjadi langkah komunikasi publik yang bagus guna membangun citra positif yang kuat dari Pariwisata Indonesia karena tetap memiliki kepedulian kepada wisatawan mancanegara disaat mereka kesusahan di tengah wabah corona ini.
Tiga langkah SOS diatas adalah sebuah usulan yang muncul sebagai sebuah respon kegelisahan yang hadir ditengah para pelaku pariwisata Indonesia yang sangat menggantungkan hidupnya dari sektor yang paling terpuruk saat ini.
Mereka mengekspresikannya melalui curhatan-curhatan di social media, ataupun surat terbuka yang telah dibagikan ribuan kali, group–group WA, zoom meeting, meme dan lain sebagainya.
Pada intinya mereka mendesak agar para pemangku kebijakan pariwisata di negeri ini segera menghadirkan terobosan–terobosan strategi yang mampu menambah panjang nafas mereka untuk bertahan hidup hingga wabah corona ini mereda.
Belajar dari Selandia Baru, Dunia pariwisata Indonesia tidak ada salahnya untuk belajar dari kesuksesan negeri ini di dalam mengatasi corona.
Tiga poin resepnya adalah: pertama, dikeluarkannya keputusan yang tepat untuk mengatasi segera subsidi gaji para pekerja pariwisata yang terancam di PHK dan memberikan stimulan fiskal bagi para pelaku usahanya.
Kedua, bersungguh-sungguh menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan. Dan ketiga, berani menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di destinasi pariwisata seperti misalnya terkait kebersihan, kesehatan dan kelestarian alam.
Kedisiplinan diri, kepatuhan, ketegasan, rasa empati, dan solidaritas kita dalam berbangsa sungguh diuji saat ini, memenangkan Indonesia di dalam melawan corona membutuhkan kebersamaan kita untuk mewujudkannya.
Dengan segala wewenang yang dimilikinya Kemenparekraf di bawah kepemimpinan Wishnutama diharapkan bisa untuk menjawab segala keraguan jutaan masyarakat pariwisata Indonesia untuk dapat mampu membawa Pariwisata segera keluar dari krisis ini. Dan ini hanya bisa dibuktikan dengan terus menghadirkan secara nyata apa yang telah dijanjikan.
Tidak mudah memang, tapi inilah ujian kecerdasan dan ketangguhan dari Sang Menteri yang mau sanggup terus berjuang demi selamatnya Pariwisata Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
