REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal Long Xing 629 berbendera China. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah melaporkan masalah itu kepada dewan HAM dunia sejak 8 Mei lalu.
"Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu, kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," ujar Dini menjelaskan dalam keterangan pers, Kamis (14/5).
Permintaan agar PBB turun tangan ini disampaikan perwakilan Indonesia dalam sebuah pertemuan internasional di Jenewa, Swiss. Saat itu Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan untuk membahas upaya global memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19.
"Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan," kata Dini. Sementara itu, dari dalam negeri, menurut Dini, kepolisian tengah mengejar pihak penyalur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Pemerintah China telah sepakat menginvestigasi kasus eksploitasi ABK tersebut sejak 11 Mei lalu. Karena itu, Menlu akan menagih hasil investigasi China sembari menunggu hasil investigasi Bareskrim Polri.
"Saya berharap Pemerintah China akan memenuhi janji mereka untuk menginvestigasi kasus ini sepenuhnya," kata Retno, kemarin.
Pada Senin (11/5), Pemerintah China mengeklaim menyelidiki kasus tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, Zhao Lijian, mengaku Beijing menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Namun, dia mengisyaratkan bahwa tidak semua laporan mengenai ABK WNI itu benar.
“Pada tahap saat ini, tampaknya beberapa laporan media tidak faktual,” ujarnya pada Senin (11/5), dikutip laman resmi Kemenlu China. Zhao mengatakan, China akan terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Masalah tersebut akan ditangani berdasarkan fakta dan hukum.
# Pengembangan
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengaku masih memeriksa sejumlah pihak dalam pengusutan kasus itu. Pada Rabu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah menaikkan status kasus itu ke penyidikan. Artinya, polisi tinggal mencari siapa tersangkanya.
Ferdy mengatakan, pada Kamis pihaknya memeriksa pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), Imigrasi Pemalang, Imigrasi Tanjung Priok, dan Syahbandar Tanjung Priok. Menurut dia, setelah semuanya diperiksa, pihaknya akan melakukan pengiriman SPDP dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus tersebut. "Kami bergerak cepat agar kasus ini selesai," kata dia.
Kasubdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri Kombes John Weynart Hutagalung mengatakan, target pemeriksaan saksi selesai pada Jumat (15/5). "Termasuk periksa ahli pidana untuk memperkuat dugaan TPPO-nya," kata dia. Ia mengakui, pihaknya ingin kasus tersebut cepat selesai.
Dalam video yang dirilis oleh kanal berita televisi berbahasa Korea, MBC, pada Selasa (5/5), terjadi dugaan pelanggaran HAM pada sejumlah ABK Indonesia di kapal ikan Long Xing 629. Dalam video tersebut, tampak ABK kapal melempar jenazah ABK WNI yang telah meninggal dunia di tengah laut. Buntutnya, 14 WNI ABK lainnya meminta dipulangkan ke Tanah Air.
Kepada polisi, para ABK itu mengaku awalnya mereka masing-masing direkrut melalui sponsor perseorangan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Para sponsor inilah yang menghubungkan mereka ke tiga perusahaan penyalur tenaga kerja. Mereka lantas berangkat ke Korea Selatan menggunakan maskapai penerbangan internasional inisial CP pada 13-14 Februari 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
