REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan negaranya akan memasuki fase yang sangat sulit jika Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia menyebut respons untuk menghadapi langkah itu hendak dibahas dalam sebuah pertemuan pada Sabtu (17/5).
"Kami melangkah ke fase yang sangat sulit dan (kepemimpinan) Palestina akan mengadakan pertemuan penting pada hari Sabtu mendatang untuk menghadapi keputusan Israel untuk mencaplok serta memaksakan kedaulatannya atas bagian-bagian Tepi Barat," kata Shtayyeh pada Rabu (13/5) malam waktu setempat, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Menurut dia, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengirim surat ke Kuartet Timur Tengah yang terdiri dari PBB, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Rusia. Abbas mendesak mereka mengadakan konferensi internasional berdasarkan hukum internasional serta resolusi PBB.
Saat ini Israel membentuk pemerintahan koalisi yakni antara pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Keduanya akan menjabat sebagai perdana menteri secara bergiliran. Hal itu karena tak ada partai yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu dan kegagalan kedua tokoh membentuk pemerintahan.
Kendati bersaing dalam pemilu lalu, Netanyahu dan Gantz telah sepakat membawa masalah rencana pencaplokan Tepi Barat ke parlemen Israel (Knesset). Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan di Knesset pada 1 Juli mendatang. Rencana pencaplokan diyakini memperoleh banyak dukungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
