Kamis 14 May 2020 06:47 WIB

Naikkan BPJS, Anggota DPR Nilai Jokowi Permainkan Rakyat

Kenaikan BPJS Kesehatan saat pandemi Covid-19 dinilai telah mempermainkan hati rakyat

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Esthi Maharani

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menyebut dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan kembali tarif BPJS Kesehatan seperti mempermainkan masyarakat. Kebijakan yang keluar di masa pandemi Covid-19 ini dinilai tak beretika.

"Cukup kecewa dengan keputusan ini, karena tidak layak, tidak polite, kurang beretika, ketika dalam situasi rakyat sangat susah di pandemi, Presiden mengumumkan penurunan sekaligus kenaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu yang sama," kata legislator yang kerap disapa Ninik ini saat dihubungi Republika, Rabu (13/5).

Legislator asal Jawa Timur ini menyebut, dengan keluarnya Perpres ini, rakyat seperti diombang-ambingkan. "Rakyat enggak mendapat kepastian bahkan rakyat cenderung dipermainkan," ujarnya.

Berdasarkan Perpres pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II per Juli 2020. Sedangkan tarif Kelas III yang kenaikannya sempat dibatalkan oleh MA kembali dinaikkan tahun depan.

"Walaupun asumsinya kelas masyarakat yang kelas 1 dan 2 adalah masyarakat yang mampu, tapi dengan adanya pandemi banyak masyarakat yang menjadi miskin baru. Dalam artian sebelumnya mampu, karena covid-19, kehilangan pekerjana dan sebagainya mereka jadi sudah layak jadi masyarakat BPJS kelas 3," kata Ninik.

Ninik pun meminta pemerintah tidak egois untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan ini. Pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi psikologi masyarakat yang masih berjibaku dengan covid-19 dan tertekan sangat lama di rumah bahkan tertunda untuk pulang kampung di saat Idul Fitri. Pemerintah, hanya menambah masalah masyarakat dengan kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak konsisten.

"Ini membingungkan dan bikin resah masyarakat. Ayo presiden jangan main-main hati rakyat," kata Ninik.

Ninik meminta Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan rakyat. Sehingga, rakyat percaya presiden dan seluruh jajarannya sanggup untuk melindungi rakyatnya yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi Covid-19 ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika