REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemkot Depok, hari ini mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil lima Provinsi Jawa Barat (Jabar). Vidcon yang juga diikuti oleh Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur itu, membahas pemberian bantuan sosial (Bansos) di saat pandemi virus Corona (Covid-19).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Depok, Hardiono mengatakan, pihaknya melaporkan seputar pelaksanaan Bansos di Kota Depok, terutama mengenai pendataan. Selain itu, juga dilaporkan mengenai pelayanan pengaduan yang dimiliki Pemkot Depok yaitu 112 dan 119 serta anggaran yang dikeluarkan Pemkot Depok untuk pemberian Bansos ke warga terdampak Covid-19.
"Pelaporan pelaksanaan bansos di Depok ke KPK tersebut, termasuk rincian penyerahan bantuannya," kata Hardiono kepada usai pelaksanaan Vidcon dengan KPK di Ruang Depok City Operation Room (Décor), lantai 5, Balai Kota Depok, Rabu (13/5).
Menurut, sejumlah rambu seputar pemberian Bansos juga diberikan oleh KPK ke Pemkot Depok. Antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menjadi rujukan dan memaksimalkan database itu untuk Bansos.
"KPK juga memberi penjelasan pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan bansos. Karena itu, harus memiliki perlakuan yang normal seperti biasanya. Tetapi kalau pengadaan barang dan jasa ini terkait dengan pandemi Covid-19, tentu berdasarkan ketentuan khusus bukan yang umum," tutur Hardiono
Dikatakan Hardiono, KPK pun menyampaikan untuk pemberian bansos bagi wilayah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar menghindari kepentingan politik. Sebab, waktunya tidak tepat, dan jika situasi pandemi disalahgunakan untuk kepentiangan Pilkada KPK tidak akan segan-segan untuk menindak.
“KPK juga berharap Pemkot Depok aktif koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak dicurigai dalam pelaksanaan penyaluran bansos. Pemkot Depok tidak lupa berterima kasih kepada KPK karena bersedia membantu kami untuk melakukan konsultasi terkait bansos," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
