Jabar Koordinasi ke Kemenag Terkait Sholat Idul Fitri

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Muhammad Hafil

Rabu 13 May 2020 18:20 WIB

Jabar Koordinasi ke Kemenag Terkait Sholat Idul Fitri. Foto: Masjid Raya Kota Bandung saat Ramadhan biasanya selalu padat pengunjung yang beribadah atau pun beristirahat. Ramadhan kali ini berbeda, masjid yang berada di pusat Kota Bandung ini sepi aktivitas umat, pengumuman besar tidak menyelenggarakan shalat berjamaah termasuk shalat tarawih dan Idul Fitri dipasang di halaman masjid, Kamis (30/4) Foto: Edi Yusuf/Republika Jabar Koordinasi ke Kemenag Terkait Sholat Idul Fitri. Foto: Masjid Raya Kota Bandung saat Ramadhan biasanya selalu padat pengunjung yang beribadah atau pun beristirahat. Ramadhan kali ini berbeda, masjid yang berada di pusat Kota Bandung ini sepi aktivitas umat, pengumuman besar tidak menyelenggarakan shalat berjamaah termasuk shalat tarawih dan Idul Fitri dipasang di halaman masjid, Kamis (30/4)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri,  Pemprov Jabar berkoordinasi  dengan Kemenag dan  dengan semua Ormas Islam.

"Kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ini akan berlangsung 15 Mei nanti. Makanya, kajian juga diperlukan," ujar Berli kepada wartawan, Rabu (13/5).

Baca Juga

Berli mengatakan, untuk menetapkan apakah akan dilakukan relaksasi terbuka dan penuh atau seperti apa saat ini pun sedang dilakukan kajian oleh tim Unpad dan gugus tugas.

"Masukan semua pertimbangan dari aspek sosial juga psikologis," katanya.

Selain itu, kata dia, harus ada jaminan yang dipenuhi untuk relaksasi PSBB. Yakni, harus ada angka statistik dan faktual di masyarakat.

"Harus ada penurunan signifikan dan berlangsung satu Minggu. Selain itu, kasus harus melandai tak ada kasus baru. Kalau tak ada potensi penularan kasus baru dan ada jaminan dulu baru relaksasi," paparnya.

Sebaliknya, kata dia, kalau di perpanjang maka harus dengan berbagai pertimbangan dari hasil pembelajaran pemberlakukan PSBB di dua wilayah. "Kesimpulannya, saat inu pergerakan masyarakat masih cukup tinggi ditengah masyarakat. Masih belum bisa seperti yag diharapkan yakni pergerakan di bawah 30 persen. Kalau bisa 30 persen PSBB berhasil," katanya.

Dalam pengendalian Covid-19, kata dia, tim pun sedang mengantisipasi kemungkinan adanya penularan yang datang dari luar negeri seperti pekerja migran dan mahasiswa. Strategi dan tantangan pun, dalqm dua pekan ke depan akan disesuaikan.

"Akan ada protokol kesehatan sampai isolasi mandiri. Kalau swab tes positif ada tata laksana penanganan covid-19 untuk semua yang datang dari luar negeri. Mereka, akan ditempatkan di ruang isolasi," katanya.