REPUBLIKA.CO.ID, Perseteruan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi terus terjadi. Setelah dulu sempat berbeda pendapat dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal penutupan KRL, kini Anies juga berselisih soal bantuan sosial Covid-19 untuk DKI Jakarta.
Menteri Sri Mulyani mengutip info dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, menyatakan, Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pusat juga mempersoalkan data penerima Bansos DKI yang tak sinkron.
Berikut jejak kisruh penyaluran bansos di DKI
- 6 Mei 2020: Menkeu Sri Mulyani sebut Anies minta dana bantuan ke pusat untuk penyaluran 1,1 juta KPM di Jakarta.
- 6 Mei 2020: Mensos Juliari Batubara mengatakan, data yang diberikan Pemprov DKI data lama. Sehingga banyak penerima bantuan dari pusat sama dengan yang penyaluran oleh Pemprov DKI.
- 7 Mei 2020, Menko Muhadjir mengaku telah menegur Anies soal data bansos yang berantakan. Akibatnya pembagian antara pusat dan DKI tak selaras.
- 7 Mei 2020: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membela Anies. Taufik berpendapat DKI telah terlebih dahulu memberikan Bansos. DKI Sudah punya anggaran Rp 700 miiar.
- 7 Mei 2020: Anies menegaskan penyaluran bansos DKI sudah diberikan sebelum dimulainya PSBB. Bansos diberikan sebelum inisiatif pemerintah pusat. Soal data penerima, Anies menegaskan, sudah melaporkan ke pusat sejak PSBB dimulai.
- 7 Mei 2020: Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono membela Anies dan justru mempertanyakan tunggakan dana bagi hasil dari pusat yang belum diberikan sepenuhnya.
- 8 Mei 2020: Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat sudah menyalurkan kurang bayar dana bagi hasil Rp 2,6 triliun ke DKI. Adapun sisa kurang bayar 2019 akan dibayarkan setelah audit BPK.
Data Penerima Bansos DKI
- 1,1 jiwa Juta menjadi tanggungan pemerintah DKI
- 2,6 juta jiwa (1,3 juta kk) ditanggung pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
