Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Banggar: Mayoritas Fraksi Setuju Perppu Covid-19 Jadi UU

Rabu 13 May 2020 05:21 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung,  di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU

Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU

Foto: ANTARA/muhammad adimaja
Delapan fraksi menyetujui Perppu 1/2020 dan hanya PKS yang menolaknya menjadi UU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi undang-undang. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, mayoritas fraksi sudah setuju terkait hal ini.

"Delapan fraksi menyetujui atau menerima RUU tentang Perppu 1/2020 menjadi undang-undang," ujar Said dalam rapat paripurna Masa Persidangan III, Selasa (12/5).

Baca Juga

Kedelapan fraksi tersebut yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan PKS menolak Perppu 1/2020 menjadi undang-undang.

Said mengatakan, mayoritas fraksi berpendapat Perppu tersebut diperlukan untuk menghadapi potensi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Fraksi PDIP menilai negara harus hadir untuk mengantisipasi dampak Covid-19.

Sementara Fraksi Partai Golkar menilai ketentuan ini perlu didukung dan diimplementasikan dalam rangka penanganan pandemi. "Tanpa ketentuan ini, pemerintah tidak dapat menyediakan dukungan anggaran yang memadai program-program penanganan pandemi yang membutuhkan biaya besar," ujar Said menyampaikan catatan Fraksi Golkar.

photo
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah - (Antara/Muhammad Adimadja)
Fraksi Partai Nasdem, berharap pemerintah mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Serta, itikad baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam implementasi Perppu 1/2020.

"Pelaksanaan Perppu harus selaras dengan kebijakan moneter. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia perlu didorong bersamaan dengan distribusi suplai bahan kebutuhan pokok yang memadai," ujar Said.

Sedangkan Fraksi PKS tak setuju karena perppu tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, adanya sejumlah pasal yang cenderung bertentangan dengan UUU NRI 1945.

"Hal ini terkait dengan kekuasaan pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan negara," ujar Said.

Selain itu, di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut. 

"Baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Said.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA