REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti belum rampungnya pendataan terkait bantuan sosial (bansos) di luar Jabodetabek. Pemerintah pusat didorong agar mendesak Pemerintah Daerah merangkul ketua Rukun Warga (RW) dalam melakukan verifikasi data penerima bansos.

"Agar data yang diperlukan oleh pemerintah pusat dapat segera rampung sebelum hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah dan diserahkan ke pusat, sehingga mereka yang berhak menerima dapat segera menikmati bantuan dari pemerintah," tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Kemudian, MPR RI juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian bantuan nanti diutamakan datang dari pemerintah pusat, mengingat prosedur penyaluran bansos yang dilakukan pusat melalui proses yang panjang.

Selanjutnya, Bamsoet meminta pemerintah daerah membuka data penerima bansos dengan mengumumkan nama-nama penerima. Kemudian menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa. Sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos.

"Mengingat banyaknya keluhan terkait distribusi bansos sembako dan dana tunai diterima oleh yang tidak berhak," terang politikus Partai Golkar tersebut.

Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah pusat maupun daerah melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos. Sebab, katanya, dampak bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal yang sensitif. Sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan.