REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengungkapkan, masyarakat menilai bantuan sosial (bansos) terkait penanggulangan dampak pandemi Covid-19 belum efektif. Sebanyak 49 persen responden menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran.
"Ini mengkhawatirkan, mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam siaran persnya, Selasa (12/5).
Sementara responden yang menilai bansos sudah mencapai sasaran hanya 37 persen. Temuan dalam hasil penelitian ini menyatakan, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tetapi belum menerima bantuan (60 persen) dan bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29 persen).
Abbas menuturkan, warga yang layak menerima bansos sebesar 34 persen. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41 persen) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak (24,97 persen) berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) 2019.
Sementara, berdasarkan temuan penelitian ini baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima. Dengan demikian, masih ada 13 persen yang belum menerima bantuan atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
“Kalau kita bandingkan data tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13 persen warga yang mendesak dibantu tapi belum menerima bantuan. Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," kata Abbas.
Ia melanjutkan, bantuan yang diberikan pun bisa tidak sepenuhnya diperoleh warga. Mayoritas responden (55 persen) yang sudah menerima bansos menyatakan hanya menerima sembako saja.
Ia merinci, responden yang menyatakan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6 persen; yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja 11,8 persen; yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3 persen; dan yang menyatakan BLT saja 5,2 persen.
Namun, sebanyak 87 persen warga yang sudah mendapat bantuan pun menyatakan bantuan tersebut hanya cukup dua minggu atau bahkan kurang. Di sisi lain, mayoritas responden (74 persen) mengaku belum mengetahui cara mendaftar untuk mendapatkan bantuan.
Mayoritas responden (62 persen) juga berharap petugas datang ke warga yang berhak menerima bantuan untuk mendaftarkan mereka. Menurut Abbas, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan hingga akhir pandemi Covid-19, mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk.
Mayoritas warga (79 persen) menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19 persen dan yang menyatakan lebih baik jauh lebih sedikit lagi, satu persen.
Ia melanjutkan, jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan bahkan hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik.
"Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ungkap Abbas.
Survei 'Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial' ini dirilis secara daring pada hari ini. Survei opini publik nasional tersebut dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden dengan margin of error 2,9 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
