REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Perusahaan media di Kanada mendesak pemerintah federal untuk membuat peraturan dalam pemerataan distribusi iklan dengan raksasa teknologi. Di tengah pandemi virus corona, beberapa surat kabar arus utama Kanada menandatangani surat bersama yang ditujukan kepada pemerintah federal. Mereka meminta untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang berawal dari kelahiran platform media digital.
Diperkirakan 80 persen periklanan digital di seluruh dunia mengalir ke Google dan Facebook. Namun, mereka tidak membayar kepada penyedia berita Kanada untuk konten mereka.
"Mereka adalah duopoli dalam arti yang sebenarnya di dunia," ujar CEO Postmedia, Andrew MacLeod, dilansir Global News.
Sejumlah media arus utama Kanada seperti National Post, Toronto Star, serta Globe and Mail, termasuk media televisi mendukung perombakan kebijakan pemerintah federal terkait perbaikan kesetaraan. Mereka bersaksi di hadapan Standing Committee on Finance pada Kamis lalu. Komite ini bertugas untuk mendengarkan kesaksian dari pemangku kepentingan yang terkena dampak pandemi virus corona.
Salah satu bisnis media yang bersaksi adalah Corus Entertainment, yang merupakan perusahaan induk Global News. Mereka mendesak kepada pemerintah federal untuk merevisi undang-undang penyiaran. Wakil Presiden Eksekutif Corus Entertainment, Troy Reeb, mengatakan, perusahaan internet besar telah menumpang gratis di balik konten berita Kanada yang telah dibuat dengan susah payah.
"Ada ketidakseimbangan mendasar dalam Facebook, Google, perusahaan multinasional internet besar lainnya yang mengendalikan jaringan iklan. Mereka mengontrol akses ke konten. Namun, kami terus membuat model bisnis mereka terus berjalan," ujar Reeb.
Reeb mengatakan, 10 persen dari hasil pencarian di Google untuk konten berita. Semestinya ada subsidi dari bisnis yang menyediakan konten berita menarik bagi publik dengan bisnis digital tersebut.
Perusahaan media mendesak pemerintah untuk mengambil keputusan seperti Prancis dan Australia yang meminta Google dan Facebook melakukan pembayaran yang adil. Australia sedang mempertimbangkan undang-undang persaingan, sementara Prancis mendorong pajak untuk bisnis digital.
Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengakui bahwa kesetaraan antara perusahaan media dan platform digital merupakan salah satu janjinya ketika kampanye. Namun, dia menambahkan, saat ini hal tersebut bukan menjadi prioritas pemerintah, terutama di tengah pandemi virus korona. "Selama krisis, kami membutuhkan media lebih dari yang pernah kita miliki," kata Trudeau.
Direktur Program Jurnalisme di University of Toronom, Jeffrey Dvorkin, mengatakan, perusahaan digital yang tidak membayar ke sistem harus berbagi pendapatan iklan dengan perusahaan media Kanada. Agregator internet besar ini perlu mengakui fakta bahwa mereka pada dasarnya mengambil produk kerja dari organisasi media lain tanpa kompensasi yang adil.
"Mereka adalah bagian dari lanskap media sehingga memiliki kewajiban untuk mengakui hal ini dengan membayarnya," kata Dvorkin.
Kesulitan ekonomi di tengah pandemi virus corona membuat perusahaan media makin tertekan. Bagi perusahaan penyiaran, dinamika ini sangat meresahkan. Di satu sisi masyarakat banyak membutuhkan akses berita, tetapi periklanan menurun. Beberapa hari yang lalu, Postmedia menutup 15 koran komunitas di Ontario dan Manitoba.
Reeb mengatakan, mayoritas perusahaan media cetak maupun televisi serta radio mengandalkan iklan sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. "Jadi, pada saat yang sama produk berita kami lebih banyak diminati dari sebelumnya, tetapi bisnis media menghadapi ancaman yang lebih dalam terhadap keuntungan mereka dari sebelumnya," ujar Reeb.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
