REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar kebijakan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara hati-hati dan tak tergesa-gesa. Jokowi mengatakan, keputusan tersebut harus berdasarkan pada data-data di lapangan sehingga justru tak merugikan masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi pelaksanaan penerapan PSBB di Istana Merdeka, Selasa (12/5). “Mengenai kelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” kata Jokowi.
Seperti diketahui, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tengah memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelonggaran aturan tersebut disiapkan guna mencegah masyarakat stres karena merasa terlalu dikekang.
"Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," jelas Mahfud melalui siaran langsung Instagram-nya, Sabtu (2/5) malam.
Ia memberikan contoh pelonggaran itu soal aktivitas yang dapat dilakukan dengan protokol tertentu selama PSBB. Menurutnya, hal tersebut dipikirkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu kalau masyarakat dikekang maka akan timbul stress yang berujung pada menurunnya imun mereka.
"Nah kalau stress itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun. Oleh sebab itu, kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," jelas dia.
Mahfud menyampaikan, yang saat ini diperlukan adalah kebersamaan. Menurut dia, saat ini tidak ada lagi hierarki atau struktur hubungan antara orang dengan orang lain yang satu lebih tinggi dengan yang satu lebih rendah. Saat ini, kata dia, posisi semua orang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
