REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Adanya anjuran Presiden RI Jokowi agar bantuan sosial pada masyarakat diberikan dalam bentuk uang tunai, ditindak lanjuti Provinsi Jabar dengan mengadakan survei. Menurut Sekretaris yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad, dari hasil surveinya sudah ada sekitar 54 persen masyarakat yang mengharapkan bantuan tunai.
"Tapi, kalau diberikan tunai, kami takutnya ini menjelang lebaran dibelikan di luar dari niat kita memberikan bantuan, khususnya untuk kebutuhan pangan," ujar Daud kepada wartawan, Senin (11/5).
Terkait Bansos, menurut Daud, jumlah penerima Bansos yang ada di data Jabar sekitar 9,38 juta KK. Dari jumlah tersebut, ada yang menerima PKH 87 ribu sekian, bantuan pemerintah non tunai sekitar 2,5 juta KK, ada perluasan bantuan 1 juta KK. Kemudian ada sembako bansos dari Presiden di daerah Bodebek, 400 ribu lebih KK, Bansos tunai dari kemensos ada 1,2 juta KK.
"Bantuan provinsi berdasarkan usulan data dari kabupaten kota sebanyak 1,85 juta. Kemudian kabupaten kota atau dari walikota bupati 1,32 juta. Dan dari dana desa kami perkirakan ada sekitar 1 juta KK lebih untuk seluruh Jabar," katanya.
Daud menjelaskan, hingga hari ini (Senin, 11/5) dana Bansos yang sudah tersalurkan hampir 160 ribu kepada KK. Penyaluran tersebut, dilakukan bertahap.
"Tahap pertama harusnya selesai di bulan Mei bisa terselesaikan, inginnya sebelum lebaran. Sementara ini distribusi lancar-lancar saja," kata Daud.
Saat ini pun, kata dia, data lebih ditertibkan. Bahkan, di lapangan ada kebijakan dari divisi logistik dalam pendistribusiannya."Berita mengenai empat ton telur busuk. Ini tanggung jawab bulog, tapi setelah dicek tidak ada yang busuk," katanya.
Daud menjelaskan, jadi empat ton telur pernah dikirim ke Garut. Namun, Garut belum siap menyalurkan karena datanya masih diolah. Sehingga, bulog mendistribusikan ke daerah lain, ke Tasikmalaya yang sudah siap salur. "Sehingga di sana (Garut) ada beberapa cadangan yang tertinggal. Kalau empat ton busuk itu tidak benar," katanya.
Daud menegaskan, data penerima Bansos pun masih diolah. Ia berharap tidak ada lagi aturan yang menghalangi untuk bisa membuka data penerima bansos ini dibuka ke publik. "Kalau dibuka ke publik pengawasan dari publik akan berjalan," katanya. N Arie Lukihardian
Ikuti Whatsapp Channel Republika
