REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Lebih dari 100 masjid dan pusat Islam di Inggris akan memboikot Partai Buruh. Mereka menandatangani surat kepada pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer menyatakan tidak akan mendukung Partai, kecuali mendukung hak Kashmir.
Dilansir dari laman 5Pillars Senin (11/5), Surat itu datang setelah Starmer menggambarkan pertikaian Kashmir sebagai masalah bilateral antara India dan Pakistan. Hal itu disa sampaikan setelah pertemuan dengan kelompok lobi India pada akhir bulan lalu.
Komentar Starmer menyebabkan kemarahan di kalangan Muslim. Kemudian akhirnya menyebabkan beberapa anggota parlemen Muslim Buruh mengulangi dukungan mereka untuk hak-hak Kashmir.
Pemimpin Partai Buruh semenjak itu mengatakan bahwa posisi partai di Kashmir tidak berubah, dan mengakui resolusi PBB sebelumnya tentang hak-hak rakyat Kashmir. Ini adalah surat dari masjid secara lengkap:
“Kami, anggota yang bertanda tangan di bawah dari komunitas Muslim yang tinggal di Inggris (banyak dari mereka memiliki keluarga di Asia Selatan), menulis untuk menyatakan keterkejutan kami atas isi surat Anda di mana Anda dengan jelas menyatakan dukungan teguh untuk posisi Pemerintah India di Kashmir.
Ini, pada saat pemerintah India yang sama terlibat dalam retorika anti-Muslim dan gagal melindungi komunitas Muslim India dari kekerasan populis, dan memberlakukan undang-undang yang berpotensi membuat 40 juta warga Muslim di India tidak memiliki kewarganegaraan, yang seperti Anda ketahui melanggar hukum internasional.
Pasien virus corona Muslim sedang dipindahkan dari rumah sakit. Kashmir sendiri telah di-lockdown selama lebih dari delapan bulan sekarang. India, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, sedang melangkah menjauh dari menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan malah melesat menjadi negara otoriter yang dipimpin fasis di mana kaum minoritas, Muslim dan lainnya, tidak lagi merasa aman atau terlindungi. Para anggota dari ideologi yang dibenci dengan kebencian yang sama inilah yang membunuh Mahatma Gandhi.
Kami ingin mengingatkan Anda bahwa Kashmir bukan masalah bilateral, dibuktikan dengan 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan dan bahwa rakyat Kashmir memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuatu yang diabadikan dalam konstitusi India berdasarkan Pasal 370. Pertemuan di Dewan Keamanan tahun lalu pada 16 Agustus 2019 adalah bukti lebih lanjut bahwa ini bukan hanya masalah bilateral antara India dan Pakistan.
Ini adalah salah satu konflik teritorial tertua di dunia yang belum terselesaikan yang memiliki potensi untuk memimpin India dan Pakistan ke dalam perang nuklir yang menghancurkan yang akan menimbulkan dampak global. Anda tidak hanya sepenuhnya mengabaikan elemen internasional dari konflik tetapi juga dengan tajam mengabaikan resolusi Partai Buruh sendiri, yang ikut serta dalam konferensi 2019, yang menyatakan:
"(Kami) menerima bahwa Kashmir adalah wilayah yang disengketakan dan rakyat Kashmir harus diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi PBB. Partai Buruh untuk berdiri dengan orang-orang Kashmir berjuang melawan pendudukan, ini sangat penting karena kami berdiri untuk keadilan sosial dan kebijakan luar negeri etis".
Tampaknya bagi kami bahwa meminta pemerintah asing untuk mempertanggungjawabkan kebijakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia mereka tampaknya tidak menjadi tujuan kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Anda. Sebagai mantan pengacara, Anda jelas akan menyadari keseriusan pelanggaran India terhadap resolusi PBB. Selain itu, Anda, sebagai pemimpin baru Partai Buruh harus memikul tanggung jawab yang lebih besar pada masalah ini mengingat bahwa partisi yang menyebabkan konflik ini diawasi oleh pemerintah Buruh saat itu.
Tampaknya bagi kita bahwa ada pandangan yang berakar bahwa suara Muslim Inggris telah dan selalu akan menjadi aman bagi Partai Buruh, untuk diterima begitu saja dengan sedikit pertimbangan masalah dan kekhawatiran yang penting bagi kita sebagai komunitas Muslim Inggris. Mengingat keprihatinan yang dikemukakan di atas, kami sangat menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali posisi partai.
Kami dengan ini menyatakan tanpa syarat yang pasti bahwa jika Anda gagal mengubah posisi Anda pada masalah Kashmir dan dengan perluasan, keadaan buruk dan penindasan dari minoritas Muslim India di India, maka kami akan menganggap Partai Buruh hanya mengambil keuntungan dari komunitas Muslim.
Karena itu, kami tidak memiliki pilihan selain mendukung seruan bagi komunitas Muslim untuk abstain memilih Buruh pada semua pemilihan mendatang. Kami berharap ini tidak perlu dan Partai Buruh akan terus menentang pelanggaran hak asasi manusia di mana pun mereka berada. Kami mendesak Anda untuk tidak meremehkan kekuatan perasaan kami tentang masalah ini."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
