REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta DPR menyertakan masyarakat dalam membahahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Perlu mendengar aspirasi masyarakat, DPR harus melakukan uji publik, kita punya kekayaan jejaring sosial, infrastruktur sosial, organisasi sosial diajak dialog untuk melengkapi menyempurnakan (RUU Ciptaker)," kata Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umarsyah dalam keterangan yang diterima, Ahad (10/5).
Dia mendesak parlemen untuk melibatkan partipasi publik agar RUU Ciptaker dapat diterima dengan baik dan tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Dia mengatakan, RUU tersebut dapat memacu dan memicu pembangun ekonomi nasional.
Menurut Umar, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan sosial. dia mengatakan, salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR melakukan dialog menerima masukan strategis terkait RUU Ciptaker.
"Kalau mau sepakat jadi harus ada dialog intensif sehingga masing-masing pihak paham, baik pemerintah, DPR dan masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyepakati pembahasan Omnibus Law. Tujuan produk hukum itu adalah menyederhanakan UU dan peraturan guna menggenjot perekonomian sehingga bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.
Kendati, penolakan terhadap RUU tersebut sempat muncul dari berbagai pihak. Saat ini, DPR dan Presiden sepakat mencoret isu ketenagakerjaan dari RUU itu namun pasal-pasal lain tetap dilanjutkan pembahasannya oleh DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
