Jumat 08 May 2020 22:33 WIB

Pengamat Nilai Langkah Hanafi tak Banyak Diikuti Kader PAN

Pengamat nilai langkah Hanafi Rais tak akan banyak diikuti kader PAN.

Logo Partai Amanat Nasional (PAN)
Foto: Republika
Logo Partai Amanat Nasional (PAN)

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, mundurnya Hanafi Rais dari kepengurusan PAN dan anggota DPR, akan mempertegas gab antara pendukung Amien Rais selaku pendiri PAN dan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN periode 2019-2024.

"Jadi secara simbolik, masuknya dua anak Amien Rais dalam kepengurusan PAN dengan posisi sebagai wakil ketua, ternyata tidak menjamin meredanya ketegangan antar kubu yang selama ini berseteru," kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat (8/5).

Baca Juga

Atang mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pengunduran diri Hanafi Rais dari kepengurusan PAN dan posisi loyalis Amien Rais yang ada di DPR-RI. Hanafi Rais menyatakan diri mundur dari kepengurusan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-2025. Bukan hanya itu saja, putra dari Amien Rais itu juga menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR RI serta sebagai anggota DPR RI 2019-2024.

Pernyataan mundur tersebut dituangkan Hanafi Rais dalam sebuah surat yang dibubuhi materai di atas tanda tangannya. Surat itu dibuat di Jakarta pada Selasa, (5/5) Mei 2020.

Menurut Ahmad Atang, mundurnya Hanafi Rais dari kepengurusan PAN dan anggota DPR akan mempertegas gab antara pendukung Amien Rais selaku pendiri PAN dan Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN periode 2019-2024.

Walaupun demikian, sebagian loyalis Amien Rais yang kini sedang duduk di DPR mulai cooling down untuk mau menerima kepemimpinan Zulkifli Hasan, sehingga dengan mundurnya Hanafi Rais tidak akan diikuti oleh loyalisnya. "Karena menjadi anggota DPR adalah perjuangan individu yang harus dipertahankan sedangkan menjadi pengurus partai adalah perjuangan kolektif," katanya.

"Maka saya berkeyakinan bahwa loyalis Amien di DPR akan mempertahankan hak individu untuk tetap menjadi anggota fraksi PAN di DPR, dan akan mengorbankan hak kolektif," kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement