Kamis 07 May 2020 09:26 WIB

Wagub Jabar Minta Kepala Daerah Tegas Selama PSBB

PSBB telah dilakukan untuk seluruh wilayah Jabar selama 14 hari, mulai 6 - 19 Mei.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Agus Yulianto
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan sambutan saat pelepasan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19.
Foto: Humas Pemprov Jabar
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan sambutan saat pelepasan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta, bupati dan wali kota di wilayahnya lebih tegas menerapkan aturan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB telah dilakukan untuk seluruh wilayah Provinsi Jabar selama 14 hari, terhitung mulai 6-19 Mei 2020.

Uu mengatakan, pelaksanaan PSBB hari pertama di seluruh wilayah Jabar berjalan cukup baik. Ia mencontohkan, ketika meninjau pos penjagaan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, pada Rabu (5/6), petugas gabungan telah berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas. Kendaraan yang membawa para pemudik diberhentikan dan sebaguian dikembalikan ke tempat asal, serta diberikan tilang.

Namun, di tempat keramaian lainnya, seperti Pasar Limbangan masih didapati kerumunan warga yang bertransaksi. Selain itu, ia mendapat informasi masih ada kegiatan kuliah subuh di sejumlah daerah.

"Saya berharap, kepala daerah lebih tegas lagi dalam melaksanakan PSBB. Karena PSBB ini adalah penguatan dari imbauan yang telah ada sebelumnya," kata dia, Rabu malam.

Menurut dia, ketegasan bupati dan wali kota dalam mengawal penerapan PSBB sangat dibutuhkan. Sebab, jika tak ada ketegasan, PSBB tidak akan berdampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19 di Jabar.

Uu mengatakan, Pemprov Jabar menerapkan PSBB untuk seluruh wilayah didasari pertimbangan yang matang. Salah satu pertimbangannya, penerapan PSBB di Bodebek dan Bandung Raya yang dianggap berhasil menekan laju kasus Covid-19.

"Setelah ada PSBB pergakan kasus positif Covid-19 melambat. Karenanya kita terapkan di seluruh Jabar agar semuanya bisa menurun penyebarannya," kata dia.

Menurut dia, salah satu penyebab penyebaran kasus Covid-19 di Jabar terus meningkat tak lain karena masih banyak masyarakat yang mudik. Namun, pemerintah tidak semata menyalahkan pemudik. 

Sebab, lanjut dia, para pemudik juga punya alasan kuat. Misalnya, ada pemudi yang di daerah tempat mereka bekerja menjadi korban PHK dan pemerintah belum memberikan bantuan. 

"Ada yang bilang ke saya 'Saya lapar Pak.' Maka mereka terpaksa pulang. Kita data dan antarkan mereka ke rumah untuk isolasi mandiri," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement