REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mewacanakan untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah saat ini. Hal ini dilakukan, menurut Mahfud MD sebagaimana dalam siaran langsung instagram-nya, (2/5) karena ada keluhan dari masyarakat yang sulit keluar, berbelanja, mencari nafkah dan sebagainya.
Pernyataan Mahfud ini mengundang sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak, di antaranya dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, yang juga Ketua Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS.
"Relaksasi PSBB yang diwacanakan oleh pemerintah ini menurut saya terburu-buru dan terkesan sembrono, mengingat kasus Covid-19 secara nasional belum ada penurunan. Per 5 Mei masih ada penambahan 395 kasus positif, " kata Netty dalam rilis media, Selasa (5/5).
Justru menurut Netty, saat ini yang diperlukan adalah penerapan PSBB secara nasional bukannya malah pelonggaran. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, PSBB di beberapa wilayah memiliki dampak pada penurunan kasus Covid-19.
"Lihat kasus di Jakarta, setelah PSBB ada penurunan sejak awal bulan Mei lalu. Tapi lihat secara nasional, kasus Covid-19 terus meningkat, hari ini saja sudah mencapai 11 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif," tuturnya.
Oleh karena itu, Netty meminta agar relaksasi PSBB dikaji secara matang dan mendalam. Menurutnya, jangan sampai karena alasan sulit keluar, kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak dipertaruhkan.
"Dengarkan pertimbangan dari kepala daerah karena mereka yang paling mengerti kondisi lapangan di wilayah masing-masing. Bukankah saat penerapan PSBB juga berangkat dari usulan daerah," tandasnya.
Sebagai penutup Netty mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi aturan PSBB, menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu diam di rumah dengan kegiatan yang baik. "Jadikan momentum di rumah untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan kegiatan belajar dan beribadah bersama di Ramadhan ini. Insya Allah kita tidak akan stress,"ujarnya
