Selasa 05 May 2020 18:41 WIB

Cetak Sawah 600 Ribu Hektare, PTPN III Tunggu Arahan KBUMN

Pelibatan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru karena banyak yang belum dimanfaatkan

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Sejumlah petani beraktivitas menanam padi pada lahan pertanian di wilayah Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2020). Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang terdiri dari 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Foto: ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah petani beraktivitas menanam padi pada lahan pertanian di wilayah Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2020). Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang terdiri dari 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN III menunggu arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) terkait pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600 ribu hektare. Corporate Secretary PTPN III Irwan Perangin-Angin mengatakan PTPN III sedang mematangkan rencana pembukaan lahan pertanian seluas 600 ribu hektare. Irwan belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana tersebut lantaran belum adanya keputusan final.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan sedang menunggu arahan dari Kementerian BUMN terkait hal ini," ujar Irwan saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (5/5).

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600 ribu hektare yang akan digarap bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah meminta agar BUMN dapat mengoptimalisasi lahan gambut menjadi sawah sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

"Kurang lebih ada 600 hektare lahan yang disiapkan, terdiri atas 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering," kata Mentan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR secara virtual di Jakarta, Senin (4/5).

Syahrul menjelaskan bahwa Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto segera mengadakan rapat koordinasi bersama Kementan untuk membahas pelaksanaan teknis serta anggaran sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan. Menurut Mentan, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, yakni karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan. Salah satu BUMN yang akan dimanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman pangan yakni milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

"Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya," kata Syahrul.

Mentan Syahrul menambahkan agar ekstensifikasi lahan sawah ini dapat direalisasikan segera untuk mengejar musim tanam kedua setelah panen raya pada April hingga Juni mendatang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement