REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk merealisasikan lumbung padi baru di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nantinya, lahan gambut seluas 200.000 hektare sampai 400.000 hektare akan dikonversi menjadi sawah dengan penanaman padi menggunakan bibit Inpara (Inbrida Padi Rawa). Varietas itu diyakini sanggup tumbuh dengan baik di lahan gambut.
"Perum Bulog ditugasi menjaga stok dan presiden mengarahkan untuk konsentrasi melihat lumbung padi baru di lahan yang dulu pernah disiapkan yakni di Kalimantan yang terkait dengan yang pernah dipersiapkan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5).
Kaliman Tengah dipilih sebagai lokasi lumbung padi baru bukan tanpa alasan. Airlangga menyebutkan, penentuan lokasi itu mengikuti masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan bahwa curah hujan di Pulau Kalimantan masih cukup tinggi sampai November mendatang. Di saat yang sama, Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia dihadapkan pada risiko kekeringan.
"Curah hujan sampai November masih cukup, masih sekitar 200 mm dan juga kebutuhan air relatif ada. Sehingga Kementan dan BUMN, PUPR dan yang lain konsentrasi untuk menyiapkan infrastruktur lumbung pangan di Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau," kata Airlangga.
Penyiapan lumbung padi baru itu juga mengantisipasi risiko kekeringan yang dihadapi Indonesia pada Agustus 2020 nanti. Wilayah produksi padi seperti Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat diprediksi akan dilanda kekeringan yang cukup parah.
"Bahkan NTB sudah mulai duluan, maka Kalimantan yang memiliki curah hujan relatif baik sampai November menjadi salah satu alternatif yang akan dipelajari oleh Kementan dengan PUPR dan BUMN," katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, Litbang Kementerian Pertanian telah menyiapkan bibit padi Inpara untuk ditanam di persawahan di atas lahan gambut. Syahrul yakin, produksi padi di lahan gambut nanti bisa lebih sukses ketimbang program serupa yang dicanangkan pemerintah di masa lalu.
"Lahan ekstensifikasi ini, kalau Pak Menko setuju dan Presiden sudah bisa siapkan anggaran, kita tentu masuk ke 600.000 ha yang ada untuk menjadi cadangan (produksi). Kita berkejaran dengan prediksi dan analisis akademik dari agroklimat yang terjadi secara nasional," kata Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
