Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Anggota Dewan ke Kemenkes: Kita Ini Kayak Orang Sakau

Selasa 05 May 2020 15:42 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurahman

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurahman

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Maman menyayangkan sikap Kemenkes yang mengedepankan prosedural soal alat kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurahman mengkiritk keras sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terkesan enggan mengambil produk kesehatan dalam negeri lantaran hanya belum tersertifikasi. Maman menganalogikan kondisi Indonesia saat ini seperti orang sakau.

"Saya pakai analogi kita ini kaya orang sakau, apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara lagi bermasalah dan ibu-ibu dan bapak-bapak (dirjen Kemenkes) yang ada disitu malah ikut menyayat-nyayat badan kita," kata Maman dalam rapat gabungan Komisi VI, VII, dan IX DPR dengan Kemenkes, Kemenristekdikti/BRIN, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian secara daring, Selasa (5/5).

Baca Juga

Maman mengatakan alasan dirinya menganalogikan tersebut lantaran menyayangkan sikap Kemenkes yang mengedepankan alasan prosedural. Padahal, Kemenristekdikti telah membuat alat prototipe terkait kebutuhan covid-19 seperti PCR, Ventilator, dan lain sebagainya.

"Bayangkan Kemenristek punya alat prototipe buat itu semua, tapi kemenkes hanya dengan alasan sertifikasi dan lain sebagainya, kita setuju dilakukan verifikasi atau uji dan lain sebagainya. karena ini menyangkut alat, kehidupan seseorang, mati dan hidup seseorang, tapi mbok ya Kemenkes harus berani mendorong  dan masuk untuk me-speed up proses tersebut," tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menduga ada indikasi permainan mafia kesehatan di Kemenkes yang seakan-akan membangun sebuah sistem yang menolak produk dalam negeri. Ia menilai sistem tersebut  lebih memprioriaskan produk impor yang masuk ke Indonesia.

"Saran saya kepada pimpinan untuk dibentuk apakah itu panja gabungan atau pansus untuk menyoroti mafia kesehatan," ucapnya dengan nada meninggi. 

Sebelumnya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Farmalkes) Engko Sosialine Magdalene mengungkapkan bahwa terdapat 27 pengembang ventilator produksi dalam negeri yang telah dilakukan pendampingan oleh kemenkes sejak pengujian di BPFK. Sosialine mengungkapkan saat ini sudah ada 2 pengembang yang telah menyelesaikan uji performa yaitu dari pengembang UI, dan pengembang ITB, Unpad, dan ITB Salman. 

"Dari kedua pengembang ini, satu yang sudah masuk tahap uji klinik. Uji klinik sudah dimulai hari minggu yang lalu, kalau semua berjalan lancar dari investigatornya atau dari ITB diharapkan minggu ini selesai uji klinik sehingga bisa masuk tahapan berikutnya," ucap Sosialine.

Selain itu Dirjen Farmaleks juga telah memberikan relaksasi pembuatan alat kesehatan dengan hanya menyerahkan standar operasi prosedur dari proses produksinya. Sehingga memberi kemudahan bagi pengembang ventilator untuk bisa diproduksi di Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA