REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melantik Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Senin (4/5) di Graha Pengayoman, Jakarta. Jhoni Ginting sebelumnya menjabat sebagai inspektur jenderal Kemenkumham sekaligus pelaksana tugas Dirjen Imigrasi. Ia menggantikan Ronny Sompie yang dinonaktifkan terkait kasus tak terdeteksinya Harun Masiku masuk ke Indonesia.
Menkumham mengatakan bahwa promosi mutasi dan rotasi di lingkungan Kemenkumham merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi. Dia meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri.
Yasonna meminta Jhoni Ginting untuk mengawasi perlintasan orang asing di pintu-pintu masuk ke nusantara. Imigrasi sebagai pintu gerbang harus aman dari lalu lintas orang asing. Imigrasi juga harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di titik-titik masuk Indonesia.
Dia juga menugaskan agar Dirjen Imigrasi memberikan perhatian kepada pekerja migran Indonesia dan WNI yang pulang dari Malaysia, Arab Saudi, dan negara lain untuk tetap diperiksa dengan standar prosedur kedatanganan Covid-19. “Layani mereka sebagaimana Anda melayani saudara-saudara kita yang lainnya,” kata Menkumham dalam keterangan di Jakarta.
Dalam penegakan hukum, Menkumham memerintahkan Dirjen Imigrasi agar menjalankan penegakan hukum keimigrasian dengan baik dan benar serta menutup setiap celah untuk melakukan pungli. Politikus PDIP ini juga menginstruksikan agar memberikan partisipasi publik dalam pengawasan orang asing melalui wadah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang selama ini telah dilakukan bersama stakeholder lainnya.
Dari sisi pelayanan keimigrasian, dia memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk memberikan pelayanan semaksimal dan seadil-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dia meminta agar Dirjen Imigrasi memperkokoh tulang punggung kesisteman.
Menkumham juga menugaskan Jhoni Ginting sebagai Dirjen Imigrasi untuk membangun dan memperbaiki Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (Simkim) secara terstruktur, akuntabel, dan transparan agar lebih baik kelak. "Saya tidak akan menolerir siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
