Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

OJK Beri Izin Usaha Fintech Hastadharana

Senin 04 May 2020 10:21 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Fuji Pratiwi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK resmi memberi izin usaha PT Startech Gadai Hastadharana sebagai pemain baru industri gadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK resmi memberi izin usaha PT Startech Gadai Hastadharana sebagai pemain baru industri gadai.

Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Masyarakat diimbau menggunakan jasa gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberi izin usaha PT Startech Gadai Hastadharana sebagai pemain baru industri gadai. Hal ini tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/NB.01/2020 pada 27 Maret 2020.

Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank OJK Asep Iskandar mengatakan, pemberian izin berlaku sejak ditetapkan keputusan tersebut. "Dengan diberikannya izin usaha itu maka perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan tenaga usaha sehat dan senantiasa mengedepankan peraturan perundangan yang berlaku," ujar Asep dalam keterangan tulis di Jakarta, Senin (4/5).

Sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadaian, perusahaan juga wajib mencantumkan keterangan atau informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan. Informasi yang dimaksud berupa nama atau logo perusahaan, nomor, tanggal izin serta pernyataan bahwa perusahaan pergadaian diawasi oleh OJK.

Baca Juga

Kemudian mencantumkan hari dan jam operasional. Selain itu, perusahaan harus mencantumkan biaya administrasi, bunga pinjaman atau imbal hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berbasis syariah.

Permohonan izin ini telah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor Nomor 31/POJK.05/2016 yang mengatur perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Adapun sesuai pasal 11 ayat (1), perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal dimulainya kegiatan usaha.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya," ucap Asep.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA