Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Legislator: Kartu Prakerja Perlu Diawasi Secara Ketat

Senin 04 May 2020 06:35 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

 Didik Mukrianto

Didik Mukrianto

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Legislator Demokrat mengatakan bahwa Kartu Prakerja perlu diawasi secara ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu diawasi secara ketat. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu dilibatkan dalam mengawasi Kartu Prakerja.

"Untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan Kartu Prakerja ini," ujarnya, Ahad (3/5).

Baca Juga

Didik mengatakan, pengawasan secara ketat diperlukan karena program ini menggunakan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Nantinya anggaran itu disalurkan untuk 5,6 juta pekerja penerima manfaat guna mengikuti pelatihan. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 5,6 triliun dialokasikan kepada lembaga pelatihan dan platform digital yang terlibat dalam program Kartu Prakerja.

"Bahkan, penyedia platform digital tersebut sebagai mitra Kartu Prakerja keberadaannya tidak melalui mekanisme lelang," ucap Didik.

Menurut Didik, proses eksekusi program tersebut untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dinilai perlu dilibatkan untuk mengaudit program ini. Selain itu, kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan masyarakat juga harus aktif mengawasinya.

"Dengan pengawasan dini tersebut, saya berharap apabila ada yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan melakukan korupsi," katanya.

Pemerintah diketahui memastikan pelatihan dalam program Kartu Prakerja juga diberikan dalam skema offline, di samping online, sesudah penanganan Covid 19 rampung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pelatihan dalam bentuk online merupakan satu-satunya opsi yang dimiliki pemerintah untuk momentum pandemi Covid 19 saat ini.

"Pelatihan saat sekarang dalam situasi Covid 19 adalah online. Tidak semua bujet itu akan ditumpuk di online, tetapi nanti akan dibuka saat Covid-19 selesai dan direlaksasi akan dimulai pelatihan offline," ujar Airlangga.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA