Senin 04 May 2020 01:30 WIB

Pemkab Banyumas Buka Hotline Pengaduan Bansos

Hotline untuk mengatasi masalah Bansos yang dinilai banyak yang salah sasaran.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Yudha Manggala P Putra
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Pemerintah Kabupaten Banyumas membuka hotline yang menerima pengaduan masyarakat mengenai bantuan sosial. Hal ini menyusul adanya kegaduhan di masyarakat mengenai penyaluran bantuan Kemensos tunai yang nilainya sebesar Rp 600 ribu per KK per bulan.

''Masalah Bansos ini yang menimbulkan 'geger-geger' (kegaduhan) di masyarakat karena dinilai banyak yang salah sasaran,'' jelas Bupati Achmad Husen, Ahad (3/5) malam.

Untuk mengatasi masalah ini, Bupati menyebutkan Pemkab membuka hotline pengaduan mengenai masalah ini. Warga yang mengetahui adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran diminta menyampaikan datanya melalui nomor Whatsapp 081297167008.

''Silakan sampaikan datanya melalui nomor WA tersebut. Nanti akan kami tindaklanjuti,'' jelasnya.

Menurutnya, untuk bantuan tunai kemensos tersebut memang sudah ada sebagian yang sudah dicairkan. Khususnya, yang penyaluran bantuannya dilakukan melalui rekening tabungan. ''Jumlah KK yang sudah mendapat bantuan ini sebanyak 7.081 KK,'' jelasnya.

Sesuai data yang diterima dari Kemensos, Bupati menyebutkan, kuota warga Banyumas yang menerima bantuan ini ada sebanyak 57.732 KK. Dengan demikian, masih ada sebanyak 50.641 KK yang masih menunggu pencairan dana ini, dan kemungkinan akan dicairkan melalui kantor pos. ''Ini yang masih kita tunggu,'' katanya.

Terkait dana ini, Husein menjelaskan, awalnya Pemkab Banyumas akan membagi dua dana sebesar Rp 600.000 tersebut untuk dua KK. Dengan demikian, jumlah penerima bantuan akan semakin merata dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000 per KK.

Namun setelah dipertimbangkan lebih jauh, Bupati menyebutkan kebijakan ini sulit diterapkan karena dana langsung dikirim pada penerima. ''Karena itu, nilai bantuan tidak jadi dibagi dua. Penerima penerima tetap seperti yang tercantum dalam daftar, dengan nilai bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan,'' jelasnya.

Secara keseluruhan dia menjelaskan, di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 6 jenis  bantuan sosial yang akan diterima warga miskin dan warga terdampak Covid 19. Selain bantuan tunai Kemensos sebesar Rp 600 ribu, ada 5 jenis bantuan lain yang akan diberikan. ''Bila dijumlah seluruhnya, seharusnya ada 339.875 KK di Banyumas yang akan menerima bantuan sosial,'' katanya.

Kelima bantuan tersebut, menurut Bupati, ada yang sudah cair dan belum cair. Bantuan yang sudah cair terdiri dari bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Non BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) senilai Rp 250 ribu per bulan per KK. Untuk program bantuan ini, ada sebanyak 17.240 KK yang akan menerima.

Selain itu juga bantuan PKH Tunai plus BPNT senilai Rp 250 ribu per bulan per KK. Untuk program ini, ada sebanyak 74.927 KK di Banyumas yang akan menerima bantuan. ''Bantuan program ini juga sudah cair,'' jelas Bupati.

Bantuan lainnya yang sudah cair, adalah Bantuan Pangan Non Tunai Sembako senilai Rp 250.000 per KK per bulan. Jumlah penerima di Banyumas, sebanyak 64.105 KK. 

Sedangkan bantuan yang belum cair, menurut Bupati, adalah bantuan Kemensos Covid 19 senilai Rp 200 ribu dalam bentuk sembako. Jumlah penerima sebenyak 92.117 KK. Selain itu, juga bantuan sosial dari Provinsi senilai Rp 200 ribu per bulan dengan jumlah penerima di Banyumas sebanyak 33.763 KK.

''Kedua program bansos ini belum ada yang cair. Mudah-mudahan, minggu depan sudah bisa dicairkan,'' katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement